Bogordaily.net– Polemik terjadi pada penjaringan bakal calon wali Kota Bogor yang digelar DPC Partai Demokrat lantaran pemberian rekomendasi terhadap bakal calon wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
Pemberian rekomendasi tersebut dinilai dilakukan tanpa proses. Salah satunya wawancara di DPD Partai Demokrat Jawa Barat.
Sebelumnya DPP Partai Demokrat memberikan surat tugas kepada Dedie A Rachim, bakal calon wali Kota Bogor 2024–2029, untuk maju dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Surat tugas diserahkan kepada Dedie A Rachim di kantor DPP Partai Demokrat Kamis, 30 Mei 2024 lalu.
Maulana Djauhari yang merupakan Ketua Tim Sukses salah satu bakal calon wali kota Bogor Usmar Hariman menilai pemberian rekomendasi terhadap salah satu calon wali kota dilakukan berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Februari 2024 lalu.
Sedangkan pendaftaran dan pengembalian formulir penjaringan terakhir dilaksanakan pada 30 April 2024.
“Dalam prosesnya tidak ada penilaian apapun, semacam fit and propered test terhadap bakal calon lain,” kata Maulana dikutip keterangannya kepada wartawan.
Hal tersebut kata Maulana membingungkan dan menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana Demokrat melakukan penilaian.
Padahal, menurut Maulana, Usmar Hariman merupakan salah satu kader awal yang turut membesarkan partai.
Mantan wakil wali Kota Bogor itu juga pernah dua kali menjadi ketua DPC Partai Demokrat serta dua periode di DPRD Kota Bogor.
“Pak Usmar berdarah-darah besarkan Demokrat dari awal,” imbuhnya.
Ia pun menyarankan agar Partai Demokrat melaksanakan survei terlebih dahulu terhadap bakal calon yang mengembalikan formulir sebelum menentukan pilihan.
Di sisi lain, Maulana menilai ide gagasan penjaringan bakal calon wali kota Bogor sudah baik.
Namun, pendaftar berharap ada kelanjutan proses dalam ranah metodologi dan kriteria.
Pihaknya bersama dengan calon lain akan menyampaikan keberatan ke DPC Demokrat Kota Bogor terkait hal tersebut.
Sementara itu menanggapi polemik penjaringan bakal calon wali kota, Ketua DPC Demokrat Kota Bogor Anita Primasari Mongan menyebut pihaknya sudah berkomunikasi sejak tanggal 13 Mei dan 14 Mei dan melakukan pemanggilan bakal calon wali kota ke Bandung.
“Mekanisme penjaringan calon kepala daerah (cakada) yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Anita Primasari Mongan.
Partai Demokrat, kata Anita, memiliki mekanisme penjaringan yang dituangkan dalam PO dan juklak.
Oleh karena itu pihaknya tidak bisa main-main terhadap penjaringan para bakal calon wali Kota Bogor 2024.
“Jadi kami tidak bisa main-main. Semuanya jelas,” kata Anita.
Anita menegaskan komunikasi dengan semua bakal calon pasti dilakukan, tetapi pihaknya masih menunggu arahan DPD atau DPP.
“DPC tidak bisa semena-mena berkomunikasi tanpa arahan darı atas. Setiap partai punya cara yang berbeda walaupun mekanisme secara umum sama,” katanya. (Muhammad Irfan Ramadan)