Bogordaily.net – DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan kajian anggaran subsidi program Buy The Service (BTS) BisKita Trans Pakuan.
Hal itu sebagai bentuk ancang-ancang ketika pemerintah pusat melimpahkan program tersebut ke pemerintah daerah pada tahun 2025.
“Sampai detik ini, koordinasi saya dengan Pemkot Bogor, wacana itu ada, tetapi keputusan tertulis dari (pemerintah) pusat belum ada,” kata Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin.
Pihaknya mengharapkan 49 BisKita yang beroperasi di empat koridor saat ini masih tetap mendapat subsidi dari pemerintah pusat.
Namun demikian, Jenal berujar, bahwa Pemkot Bogor meski melakukan kajian anggaran subsidi juga sebagai bentuk persiapan ketika kebijakan itu terjadi.
“Ketika ini (subsidi) memang dicabut sepenuhnya untuk tahun 2025, dari pemerintah sudah memberikan ancang-ancang pada saat penyerahan KUA PPAS, yaitu di angka Rp40 miliar untuk anggaran subsidi,” ungkapnya.
Jenal pun memberikan catatan berkaitan penganggaran subsidi tersebut Pemkot Bogor harus melakukan kajian terlebih dahulu.
“Proses subsidi ini tidak mudah, saya menegaskan kepada Pemkot Bogor buat kajian per kilometer per orang, berapa yang akan disubsidi, baru kita anggarankan,” katanya.
Sebelumnya, anggaran biaya operasional moda transportasi modern BisKita Transpakuan bakal dibahas Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor.
Rencana pengalihan pengelolan Biskita Trans Pakuan dari Kementerian Perhubungan ke Pemkot Bogor bakal dimulai di 2025.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan bahwa, Pemkot Bogor mengalokasikan Rp56 miliar untuk biaya operasional BisKita.
“Tapi akan dibahas dengan DPRD karena harus ada pengalihan pola dari pusat APBN,” kata Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah.(Muhammad Irfan Ramadan)