Bogordaily.net — Sebanyak 14 kecamatan dinilai paling rawan pada Pilkada 2024. Demikian dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada acara Launching Peta Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bogor, di IPC, Ciawi, Kamis, 15 Agustus 2024.
Dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, 14 kecamatan yang masuk kategori rawan tinggi yaitu, Cibinong, Klapanunggal, Sukaraja, Cisarua, Jasinga, Rumpin, Dramaga, Bojonggede, Ciseeng, Gunung Putri, Sukajaya, Tenjo, Cileungsi, dan Cigudeg.
Sebanyak 20 kecamatan lainnya masuk kategori rawan sedang, dan sisanya kategori rawan rendah.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin, mengatakan, peta kerawanan pemilihan dibuat berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Sebelum diturunkan menjadi peta kerawanan pemilihan, sebelumnya Bawaslu melakukan penelitian Pemilu dan Pilkada 2018 dan Pemilu 2024.
“Data diolah dari 435 desa dan kelurahan dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Semua hasilnya sudah dipotret dan dilaunching hari ini. Maka kategorinya ada yang rawan tinggi, sedang, dan rendah. Yang masuk kerawanan tinggi bukan berarti rawan sesungguhnya, tapi ini menjadi antisipasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin, menjelaskan, banyak faktor yang menjadi kerawanan pemilihan. Hal ini dilihat dari isu, informasi mutakhir dan kejadian di wilayah serta pelaporan pelanggaran yang telah terjadi pada pemilihan sebelumnya.
Bentuknya antara lain didasarkan pada peristiwa konflik, sengketa pemilu, dan laporan pelanggaran seperti politik uang, serta ketidaknetralan ASN/TNI/Polri/Kades dalam bentuk pengerahan dukungan terhadap calon tertentu menggunakan program pemerintah.
Menurutnya, indikasi kerawanan dimulai pada tahapan penyusunan daftar pemilih di antaranya pemilih tambahan lebih dari 2%, pemilih memenuhi syarat tak masuk daftar pemilih. Pada tahapan kampanye terjadi ketidakprofesionalan penyelenggaraan pemilu, kampanye hoaks, pelibatan TNI/Polri, ASN dan Kades di Pemilu, surat suara tertukar, keterlambatan logistik, PSL, kekerasan politik, intimidasi, hingga perusakan fasilitas penyelenggaraan pemilu.
Selain itu, adanya rekomendasi Panwaslu yang tidak ditindaklanjuti PPK, hingga ajudikasi dan keberatan dalam bentuk gugatan di MK dan sengketa di Bawaslu.
“Peta kerawanan pemilihan ini dilaunching untuk memitigasi, early warning system. Maka yang kategori kerawanan rendah jangan terlena, tapi bisa saja berubah,” tukasnya.
Burhanudin pun berharap partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan partisipatif dengan berkordinasi melalui Panwas Kecamatan atau Desa.
“Jika masyarakat mengetahui adanya pelanggaran, ada warga yang belum masuk daftar pemilih, atau salah pendataan, silakan lapor melalui Panwaslu dan Pemerintah Desa setempat,” imbaunya.
Sementara itu, mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat yang juga Akademisi Universitas Juanda Bogor, Undang Suryatna, menambahkan, biasanya tingkat kerawanan meningkat setelah dilakukan penetapan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati, Calon Gubernur/Wakil Gubernur. Kemudian disusul dengan penyediaan logistik di mana terdapat surat suara rusak , tertukar dan kerentanan money politic.
Dalam acara launching peta kerawanan pemilihan oleh Bawaslu ini, dihadiri Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Bogor Didin Wahidin mewakili Pj Bupati Bogor, perwakilan Forkopimda dan OPD, KPU, Kesbangpol, Ormas, OKP, parpol, media, Panwascam, Kapolsek, Danramil, serta beberapa Kepala Desa.
(Acep Mulyana)