Bogordaily.net – Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menerima audiensi dari Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor di Ruang Rapat Bupati, Cibinong, pada Kamis 12 September 2024.
Adapun, pihaknya menerima para pengurus lengkap ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum serta beberapa kepala bidang di kepengurusan HMI Cabang Bogor. Serta didampingi langsung oleh pj Sekda Asisten Pemerintahan, dan Kepala satpol PP Kabupaten Bogor.
“Ya, audiensi dalam rangka bersinergi jadi mendiskusikan banyak hal terkait banyak hal bagiamana kita bersama-sama membangun Kabupaten Bogor. Karna sejatinya Bogor ini harus dibangun bersama-sama bukannya hanya pemerintah tetapi semua elemen, oleh semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder terkait,” kata Asmawa Tosepu kepada wartawan, Kamis 12 September 2024.
Dalam hal ini, pengurus secara keseluruhan telah memberikan klarifikasi terkait dengan adanya aksi demo yang dilakukan pada hari Jumat minggu lalu dan Rabu kemarin di Kemendagri yang mengatasnamakan HMI MPO Kabupaten Bogor.
Menurut Asmawa, masa yang melakukan aksi di Pemkab Bogor dan Kemendagri bukanlah dari pengurus HMI MPO Kabupaten Bogor, namun masa yang hanya mengatasnamakan HMI MPO Kabupaten Bogor.
“Ternyata yang aksi demo itu bukan lah tidak bisa mengatasnamakan HMI MPO karna sesungguhnya pengurus yang legal sah adalah beliau ini,” kata Asmawa Tosepu kepada wartawan di Cibinong, Kamis 12 September 2024.
Lebih lanjut ia menjelaskan, mendapatkan informasi ini sebagai bentuk bahwa ternyata ada hal yang terjadi di lapangan dan kami jelaskan apa yang menjadi tuntunan itu sudah dijelaskan secara keseluruhan, baik masalah penataan kawasan puncak, penanganan parungpanjang, isu mutasi dan lain sebagainya, dan sudah dijelaskan secara clear.
“Intinya saya bersama jajaran pemerintah kabupaten bogor melaksanakan mengeluarkan menetapkan kebijakan apapun itu sesuai dengan ketentuan aturan, tidak ada yang berdasarkan kepentingan pribadi individu atau kelompok tertentu,” jelasnya.
Asmawa menambahkan, pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk memanggil para pendemo, dikarenakan informasi yang mereka sampaikan tidak berdasarkan data non fakta dan tidak ada kewajiban tidak perlu diklarifikasi dan meminta agar masyarakat yang dapat menilai.
“Beliau-beliau ini justru hadir untuk bersilaturahmi membangun komunikasi dan kemudian sekaligus memberikan informasi yang sejatinya HMI MPO itu seperti ini,” ujar Asmawa.
“Jadi ini adalah bagian upaya bersama untuk membangun kabupaten Bogor jangan kita membuat perdebatan mengundang diundang siapa saja saya pikir boleh masukin memberikan saran, termasuk saran konstruktif yang disampaikan oleh pengurus HMI MPO ini cukup bagus mejadi bahan masukan pemkab Bogor dalam rangka membangun kabupaten Bogor ini,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga turut menerima berbagai masukan, salah satunya masukan terkait percepatan penataan kawasan puncak, yang ditata melalui penerangan jalan umum.
“Jadi dia untuk keamanan kenyamanan para pengguna jalan dan itu kita iyakan nanti kita koordinasikan karna ini menjadi kewenangan pemerintah pusat jalan nasional maka tentu kita akan lapor ke pemerintah pusat, tapi Pemkab Bogor pun tetap ada upaya,” ungkap Asmawa.(Albin Pandita)