Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bogor terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang terjadi di wilayahnya.
Pj Sekretaris Daerah, Suryanto Putra mengungkapkan bahwa, saat ini tercatat sebesar 0,76 persen yang masih dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Bogor.
“Yang masih menjadi target kita adalah kemiskinan ekstrem tuh harus 0 kita masih 0,76 berarti kita harus nurunin nih sampai 0,” kata Suryanto Putra kepada wartawan, Kamis 19 September 2024.
Menurut Suryanto, langkah dalam mengatasi kemiskinan tersebut salah satunya bekerja sama dengan perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor.
Adapun untuk saat ini, Pemkab Bogor sudah berhasil menggandeng 52 perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor.
“Se-Kabupaten pasti banyak tapi okelah kita terus himbau semua harus bergerak, karena perusahaan juga punya tanggung jawab sosial, minimal setiap perusahaan pengampu di wilayahnya dia satu desa,” jelasnya.
Lebih lanjut Suryanto menambahkan, untuk dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Bogor, Pemkab membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.
“Jadi kolaborasi dari seluruh stakeholder mudahan – mudahan bisa berjalan semua jadi harapan kita semua,” ungkap Suryanto Putra.
Sementara itu, Dalam Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024, Wapres Ma’ruf Amin meminta pemda yang menerima dana insentif mempergunakannya untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan tepat sasaran.
“Maksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal ini untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ma’ruf Amin.
Wapres Ma’ruf meminta agar upaya penentuan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE).
Apabila hal itu dapat dijalankan dengan baik, akan menjadi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas.
“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial,” sebutnya.
Ma’ruf mengingatkan penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan harus bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.
Menurutnya, selain pemanfaatan Data P3KE, sistem pensasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi juga perlu terus dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain.
“Data (P3KE) ini telah digunakan lebih dari 26 kementerian/lembaga dan sudah lebih dari 93 persen pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data pensasaran program,” tutur Wapres. (Albin Pandita)