Bogordaily.net – Usai gelar aksi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Kabupaten Bogor kembali menggelar aksi di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Rabu 11 September 2024.
Diketahui sebelumnya, mahasiswa tersebut baru beberapa hari lalu menggelar aksi di Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendesak Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mundur dari jabatannya.
Perlu diketahui, semenjak ditetapkannya Asmawa Tosepu sebagai Pj Bupati di Kabupaten Bogor oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tentunya menuai banyak pro dan kontra yang terjadi di Bumi Tegar Beriman.
Tepatnya pada 30 Desember 2023 lalu, Asmawa Tosepu resmi menjadi orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman untuk menggantikan Iwan Setiawan dari jabatannya sebagai Bupati Bogor.
Ketua HMI MPO Kabupaten Bogor, Al-Azis Jaya Wiguna mengatakan bahwa, dalam kurun waktu sembilan bulan Asmawa Tosepu menjabat sebagai orang nomor satu di tanah bumi tegar beriman tidak lantas menghasilkan prestasi gemilang.
“Namun disinyalir hanya menghasilkan kegaduhan dan kekacauan, sehingga menyebabkan perselisihan ditengah masyarakat Kabupaten Bogor dewasa kini,” kata Al Aziz kepada wartawan, Kamis 12 September 2024.
Sehingga kebijakan yang dihasilkan dari buah tangan seorang Asmawa Tosepu selama sembilan bulan tersebut dinilai begitu banyak menyayat hati masyarakat Kabupaten Bogor.
“Betapa tidak, ditengah masyarakat menghadapi kondisi ekonomi yang dinilai sulit, masyarakat dibagian selatan Kabupaten Bogor dihadiahi penggusuran paksa oleh tangan jahat seorang Asmawa Tosepu dan kroninya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia menyebut, ada sebanyak 331 bangunan lapak PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berada di wilayah Puncak Bogor digusur dan diroboh paksa oleh kebijakan Asmawa Tosepu yang begitu keji nan syarat tidak berprikemanusiaan.
“Di tengah-tengah situasi penggusuran para PKL tersebut, disaat itu pula ratusan kepala keluarga harus kembali mengatur ulang dan memikirkan bagaimana kemudian mereka harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya,” ungkap Al Aziz.
Sementara itu, dalam aksi demo di Kemendagri mereka masih melakukan tuntutan yang sama, yaitu:
Menghentikan perilaku serampangan dan ugal-ugalan yang dilakukan oleh Pj.Bupati Bogor dalam mengelola Pemerintahan di Kabupaten Bogor.
Menghentikan Konawe Connection dengan adanya indikasi Purnaisme STPDN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa Pj.Bupati Bogor dalam kegiatan liburan terpimpin, dengan agenda reoni
STPDN di Highland Park.
Meminta Inspektorat untuk melakukan audit investigasi kegiatan Pj.Bupati Bogor yang berlokasi di Labuan Bajo.
Meminta memulangkan Pj.Bupati Bogor ke Kendari, karena hanya membuat kisruh dengan kebijakannya melakukan penggusuran secara paksa terhadap PKL Puncak Bogor.
Selanjutnya, dinilai gagal dan tidak “becus” mengelola persoalan Truk Tambang di wilayah Kecamatan Parungpanjang.
Kemudian menilai Pj.Bupati Bogor karena terindikasi melakukan perilaku asusila kepada para ASN Perempuan
dengan janji-janji promosi jabatan.
Serta menilai Pj.Bupati Bogor memaksakan kegiatan pemecahan Rekor Muri untuk Nasi Liwet, namun tidak membuahkan hasil sehingga memarahi para Kepala Desa dan Camat-camat dalam kegiatan tersebut. (Albin Pandita)