Bogordaily.net – Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy mempertanyakan posisi Perumda Trans Pakuan (PTP) yang masih belum menjadi operator resmi program BTS Biskita Transpakuan. Hal tersebut dinilainya akan merugikan Perumda Trans Pakuan.
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kota Bogor menawarkan akan memberikan rekomendasi penugasan kepada Perumda Trans Pakuan (PTP) sebagai operator BisKita yang baru.
Namun mereka meminta komitmen dari Perumda Trans Pakuan untuk bisa memberikan PAD kepada Kota Bogor.
“DPRD akan support sekuat tenaga. Tetapi harus ada komitmen dan kepastian dari Perumda Trans Pakuan, kontribusi yang akan diberikan berapa,” jelas Rusli
Dengan begitu, kata Rusli, pihaknya akan membuat surat rekomendasi kepada Wali Kota untuk memberikan surat penugasan kepada Perumda Trans Pakuan untuk mengelola BisKita.
Rusli menyebut keberlanjutan Program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) pembahasan RAPBD 2025 yang digelar Komisi II DPRD Kota Bogor bersama Perumda Transportasi Pakuan (PTP).
Komisi II DPRD Kota Bogor mempertanyakan ihwal wacana pencabutan subsidi BisKita Transpakuan, dari Pemerintah Pusat dan peralihan subsidi ke APBD Kota Bogor.
“Dari proyeksi yang ada, kalau mau gas pol, gas aja. Karena begini, dari proyeksi yang disampaikan, kami berharap betul 10 tahun Perumda Trans Pakuan tidak ada kontribusi PAD. Dengan adanya peluang ini dan angin segar di tahun berikutnya bisa memberikan potensi PAD kepada pemerintah,” kata Rusli. (Muhammad Irfan Ramadan)