Bogordaily.net — Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KemenkopUKM) menegaskan komitmennya bahwa koperasi dan UMKM harus segera naik kelas. Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, menginginkan UMKM bukan sekadar buffer (penyanggah/bantalan) ekonomi.
“Ke depan, UMKM diharapkan tidak lagi jadi buffer economy, tetapi harus diikutkan dalam program hilirisasi dengan beragam sumber dayanya. UMKM harus jadi backbound ekonomi nasional, jadi industri berkelanjutan yang berbasis pada keunggulan domestik sebagai pilar industri yang berkelanjutan,” ungkap Teten Masduki dalam Forum Diskusi Menteri Koperasi dan UKM Bersama Redaktur Media bertema ‘Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM’, di Gedung Kemenkop UMKM, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.
Guna koperasi naik kelas serta dalam rangka menciptakan awareness masyarakat terhadap peran penting koperasi dan UKM dalam perekonomian nasional, Kemenkop dan UKM menerbitkan tujuh serial buku tentang berbagai strategi, kebijakan, dan panduan praktis sebagai bentuk capaian kinerja dalam mewujudkan
Koperasi dan UMKM yang maju dan berkelanjutan.
Tujuh serial buku serial Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM tersebut, yaitu: Summary Ringkasan (Inovasi Membentuk UMKM & Koperasi Masa Depan); Rumah Produksi Bersama dan Minyak Makan Merah (Koperasi Modern Memutar Roda Hilirisasi & Industri Menengah Nasional); Korporatisasi Petani dan Koperasi Multipihak (Koperasi Kekinian); Transformasi Pembiayaan UMKM (Daya Ungkit Menuju Kemapanan); Solusi Nelayan (Mengurai Paradoks si Miskin di Negara Maritim); Entrepreneur Hub & Digitalisasi (Embrio Pengembangan Startup); dan Reformasi BLU (LPDB-KUMKM & SMESCO Modal Lancar, Jualan Gencar).
Teten Masduki menjelaskan bahwa ketujuh buku serial tersebut terbit berdasarkan hasil penelitian, kondisi rill perkoperasian dan UMKM saat ini, upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan, serta hasil diskusi panjang para pejabat dan deputy.
“Tujuh serial buku ini dapat menjadi panduan, gambaran, dan pijakan ke depan bagi Menteri Koperasi dan jajarannya yang baru dalam memajukan koperasi dan UMKM,” sebutnya.
Dipaparkannya, Indonesia memiliki segudang potensi dan sumber daya yang menjadi bahan baku dalam program hilirisasi, yang bukan hanya industri manufaktur yang saat ini berpusat di Jawa.
Sehingga ke depan, diharapkan stereotip UMKM bukan sekadar kripik atau anyam-anyaman, tetapi terwujudnya industri UMKM dengan sentuhan modern di mana produk-produknya diolah hasil teknologi.
Teten mencontohkan, potensi industri pengolahan kelapa sawit selama ini sangat besar dan crude palm oil (CPO) Indonesia adalah terbaik di dunia. Namun disayangkan masih dikuasai/dikapitalisasi oleh segelintir pihak. Sedangkan petani sawit justru tak dapat menikmati hasilnya.
“Maka di sini Kemenkop UMKM hadir melakukan intervensi dengan membangun rumah produksi bersama yang disediakan untuk para petani mengolah kelapa sawit menjadi minyak makan merah di antaranya di Sumatera Utara dan Kalimantan. Kualitas minyaknya cukup bersaing dan harga terjangkau. Hanya saja rumah produksi bersama ini dikhususkan bagi anggota koperasi, sesuai arahan pak Presiden,” katanya.
Selain kelapa sawit, potensi besar bahan baku lainnya yang bisa dihilirisasi oleh koperasi dan UMKM antara lain susu ikan, benang rami, pengolahan daging ayam, ikan laut, daun keratom, hingga aneka kerajinan.
“Produksi susu dan daging sapi saat ini di Indonesia sangat kekurangan sehingga impor. Ini akibat kebutuhan lahan untuk peternakan sapi yang terbatas. Padahal kita memiliki jutaan potensi susu dari ikan yang bisa dikembangkan. Kemudian daun keratom, sejenis bahan minuman energizer, potensinya sangat luar biasa di mana ekstraknya bisa mencapai harga Rp90 juta per kilogramnya,” bebernya.
Tak dipungkiri, lanjut Teten, selama ini pelaku UMKM kebanyakan mandiri dan harus bersaing dengan industri besar. Ketika produk UMKM masuk ke ranah e-commerce (penjualan online) mereka tetap kalah bersaing karena masih tetap dikuasai oleh investor asing yang membanjiri dengan produk yang jauh lebih berkualitas, murah, bertahan lama, serta memiliki ketersediaan produk yang lebih ready.
Oleh karenanya, salah satu intervensi yang dilakukan Kemenkop UMKM adalah mengusulkan agar 40 persen belanja negara untuk produk UMKM lokal. Terkait hal ini, Kemenkop UMKM terus mendorong agar pelaku UMKM memiliki e-catalog serta melakukan pendampingan agar pelaku usaha UMKM juga mulai berbasis Internet of Think (IOT) maupun Artificial Intelligence (AI).
“Dukungan pembiayaan dari pemerintah untuk koperasi dan UMKM hari ini baru skala mikro, pembiayaan sebagai buffer economy. Maka ke depan perlu penambahan pembiayaan skala menengah atas agar bisa bersaing dengan industri besar. Saat ini saja masih ada 30 juta pelaku UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan.
“Maka di sini perlunya hilirisasi dari jutaan potensi UMKM, proteksi dengan kebijakan, serta dukungan dari kementerian lain. Sedangkan koperasi sebagai agregator bergabungnya berbagai pelaku usaha kecil yang menjembatani kepada market dan sumber pembiayaan yang pas sesuai kebutuhannya. Melalui program Pre-Financing, koperasi juga para pelaku usaha bisa mengajukan pembiayaan tanpa agunan yang selama ini menjadi kendala di perbankan,” papar Teten.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah deputy Kemenkop UMKM juga menyampaikan hasil pertemuan dengan sejumlah negara terkait upaya menaikkan derajat koperasi dan UMKM.
Cina misalnya, telah menetapkan 200 cluster UMKM dengan sentuhan penerapan high technology untuk membidik pasar dunia. Sedangkan Peru lebih menitikberatkan sentuhan APBN-nya secara besar-besaran untuk UMKM-nya.
Sedangkan Indonesia butuh perbanyakan rumah produksi bersama dan rumah kemasan bersama yang dikelola oleh koperasi, teknologinya diintervensi oleh pemerintah, serta peningkatan pembiayaan APBN serta non-APBN.
(Acep Mulyana)