Saturday, 12 October 2024
HomeNasionalKemenKopUKM: Koperasi Jadi Konsolidator Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

KemenKopUKM: Koperasi Jadi Konsolidator Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Bogordaily.net – Di hadapan ratusan civitas akademika dari tiga kampus ternama yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi menyampaikan pentingnya peran koperasi dalam upaya mendorong peningkatan kapasitas UKM.

Deputi KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam acara Bedah Buku Serial Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM Dalam Rangka Ekspose Program Pengembangan Koperasi di Aston Hotel, Purwokerto, Jumat 11 Oktober 2024, mengatakan, koperasi sebagai wadah yang sangat strategis untuk mengkonsolidasi usaha-usaha kecil agar memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi skala ekonomi sehingga dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri.

Oleh sebab itu, pengarusutamaan strategi pengembangan koperasi dan UKM menjadi hal yang penting demi mendorong peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

“UMKM mayoritas skala mikro kecil dan terbatas skala usahanya, maka wadah yang paling tepat mengatasi itu adalah melalui koperasi,” kata Zabadi.

Di banyak negara maju, prinsip dasar koperasi justru banyak diadopsi untuk mendorong kinerja sebuah usaha seperti Koperasi Susu Fonterra di Selandia Baru, Koperasi Mondragon di Spanyol, dan masih banyak negara lainnya.

Namun sayangnya di Indonesia sendiri keberadaan koperasi justru dipandang sebelah mata, terutama akibat pengelolaan yang kurang profesional yang kerap terjadi di beberapa koperasi besar di tanah air.

“Di beberapa negara maju yang kita sebut sebagai kampiun kapitalis justru tingkat partisipasi penduduknya untuk bergabung ke koperasi sangat tinggi, tetapi di Indonesia jauh di bawah rata rata dunia atau hanya sekitar 9,5 persen dari total populasi penduduk,” kata Ahmad Zabadi.

Untuk mendorong daya saing dan tingkat partisipasi penduduk terhadap koperasi, KemenKopUKM telah melakukan banyak upaya dalam rangka rebranding koperasi agar menjadi lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Di antaranya melalui akselerasi program pembangunan pabrik minyak makan merah berbasis koperasi.

Melalui program ini, KemenKopUKM berharap agar petani sawit terlibat dalam rantai bisnis pengolahan sawit dari hulu hingga hilir.

Dengan begitu petani sawit yang menjadi anggota koperasi tidak hanya mengandalkan penjualan Tandan Buah Segar (TBS), tetapi terlibat dalam hilirisasi kelapa sawit sehingga pendapatannya meningkat.

“Kita sudah ada satu pabrik yang beroperasi di Deli Serdang, lalu yang sedang dibangun ada di lima titik secara bersamaan. Nanti akan terus dibangun per 1.000 hektare (kebun sawit) kami juga akan dorong pembangunan satu pabrik (minyak makan merah) lagi,” kata Ahmad Zabadi.

KemenKopUKM juga sedang gencar mendorong pembangunan SPBU khusus nelayan (SPBUN) yang merupakan anggota koperasi agar akses terhadap solar bersubsidi menjadi lebih mudah dan sesuai harga pasar.

Menurutnya, kasus yang banyak terjadi pada nelayan tradisional adalah sulitnya mendapat BBM bersubsidi dengan harga yang normal, padahal 60 persen ongkos kerja nelayan adalah untuk pembelian BBM.

Dengan adanya SPBUN yang dikelola koperasi, para nelayan akan mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar karena tidak lagi perlu membeli BBM dari tengkulak yang harganya jauh di atas harga resmi yang ditetapkan PT Pertamina (Persero).

Program SPBUN ini diinisiasi KemenKopUKM bekerja sama dengan Pertamina dan Kementerian BUMN.

“Kami fasilitasi koperasi nelayan ini untuk mendapat fasilitas SPBU khusus nelayan melalui program Solusi (solar untuk koperasi) sehingga mereka bisa mendapatkan solar atau BBM sesuai dengan harga resmi dan ini dikelola oleh koperasi,” ujar Ahmad Zabadi.

Selanjutnya program Koperasi Multi Pihak (KMP) yang dikukuhkan dalam payung hukum Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021.

Melalui PermenKopUKM ini, koperasi-koperasi kecil dapat bersatu menjadi sebuah konsorsium sehingga kapasitas SDM dan volume usahanya menjadi lebih besar.

Modernisasi koperasi ini juga menjadi salah satu strategi agar masyarakat khususnya dari generasi muda dapat tertarik untuk bergabung dalam wadah koperasi.

“Ini menjadi salah satu upaya menggabungkan seluruh potensi yang ada dalam satu wadah, komitmennya hanya satu yaitu tumbuh dan berkembang bersama untuk meningkatkan keuntungan bersama-sama,” kata Ahmad Zabadi.

Seluruh agenda transformasi, modernisasi dan inovasi dalam ekosistem perkoperasian yang dilakukan KemenKopUKM ini terdokumentasikan di dalam buku serial yang dibedah pada kesempatan itu.

Menurut Zabadi, hasil kerja yang selama ini dilakukan diperlukan diseminasi dan penyebaran informasi agar dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan koperasi di Indonesia di masa mendatang.

“Kami harap buku-buku ini dapat dibedah secara mendalam untuk dicermati, sehingga diharapkan dapat menginspirasi serta mampu membangun kesadaran kolektif untuk kita semua menjadikan koperasi sebagai pilihan rasional untuk pengembangan usaha ke depan,” kata Ahmad Zabadi.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Wahyu Dewanto mengapresiasi penerbitan buku serial Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM tersebut karena dinilai menjadi sumber inspirasi bagi para pegiat koperasi.

Dia mengaku cukup tergelitik dengan Buku Kelima berjudul “Solusi Nelayan, Mengurai Paradoks Si Miskin Di Negera Maritim”.

Menurutnya isi dari buku ini faktual dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Padahal seharusnya sebagai negara maritim, nelayan di Indonesia seharusnya dapat hidup sejahtera.

“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita dan ini juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk membedah berbagai persoalan tata kelola koperasi di Indonesia yang selanjutnya kita cari solusinya,” kata Wahyu.

Wahyu juga menyoroti salah satu permasalahan klasik di kalangan masyarakat yaitu turunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola koperasi di tanah air.

Secara umum koperasi di Indonesia di dalam catatannya menunjukkan perbaikan yang signifikan, namun akibat pengelolaan yang tidak profesional yang dilakukan oleh beberapa oknum pengurus koperasi mengakibatkan persoalan di koperasi menjadi sulit ditangani.

“Yang paling memprihatinkan adanya penurunan kepercayaan dari masyarakat kepada koperasi. Padahal potensi pengembangan koperasi di Indonesia itu sangat besar jika dikelola dengan baik,” kata Wahyu.

Di dalam rangkaian bedah buku yang diikuti sekitar 250 mahasiswa dari tiga kampus ini, dibahas tema-tema secara mendalam pada sesi pertama, terkait rumah produksi bersama dan minyak makan merah yang dilakukan oleh koperasi. Kemudian di sesi kedua bertema program solusi nelayan dan koperasi multi pihak.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here