Bogordaily.net — Ketua Umum Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Muhsin SIP, mendesak Menteri ATR/BPN Yusron Wahid untuk mengevaluasi kinerja Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor terkait konflik agraria.
Muhsin menjelaskan, konflik agraria di Kabupaten Bogor tak pernah sepi dan marak terjadi sejak puluhan tahun lamanya.
“Dari hasil observasi dan analisa kami di lapangan, konflik agraria ini selalu melibatkan mafia tanah dan terjadi antara warga petani atau penggarap dengan pihak swasta,” kata Muhsin, Rabu, 13 November 2024.
Ia menyebut, kasus-kasus agraria antara warga petani penggarap dengan swasta seperti terjadi dalam kasus Summarecon di Kecamatan Sukaraja, antara warga petani penggarap dengan PT BSS, PT CSA, dan PT Halizano di Kecamatan Cijeruk, warga penggarap dengan PT Kuripan Raya di Kecamatan Parung, termasuk penggarap dengan PT MNC Land (KEK Lido) di Kecamatan Cigombong dan Caringin.
“Rata-rata di lapangan yang terjadi ratusan hektar tanah negara itu dikuasai oleh swasta sebagai pihak yang punya uang akan tetapi banyak ditelantarkan. Pada sisi lain warga butuh lahan untuk bertani, apalagi sekarang Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menggalakkan program ketahanan pangan. Ujung-ujungnya petani penggarap selalu yang dirugikan dan kalah. Nah, lantas di mana peran BPN,” ungkap Muhsin.
Secara aturan, kata Muhsin, banyak pihak swasta yang menguasai lahan akan tetapi telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 akibat menelantarkan tanahnya. “Seharusnya BPN melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum memberikan hak garap kepada swasta. Kedua, BPN harus memberikan sanksi tegas bagi swasta yang menelantarkan tanahnya. Ini yang tidak kami lihat tidak dilakukan oleh BPN Kabupaten Bogor. Makanya harus dievaluasi,” tandasnya.
Muhsin menambahkan, bahwa dalam menyikapi persoalan agraria khususnya di Kabupaten Bogor, pihaknya dalam waktu dekat akan kembali melakukan audiens kedua dengan Menteri ATR/BPN.
“Audiensi pertama pernah kamu lakukan dalam membahas persoalan tanah garapan di Puncak. Kami dalam waktu dekat ini kembali akan mendatangi menteri untuk membahas soal konflik agraria yang makin marak di Kabupaten Bogor. Kepala ATR/BPN harus dievaluasi kinerjanya,” imbuhnya.
(Acep Mulyana)