Bogordaily.net – Sekretaris Umum BEM se Bogor, Agil Aripin, menyoroti dampak serius aktivitas pertambangan terhadap infrastruktur dan lingkungan di wilayah Kabupaten Bogor.
Beberapa wilayah seperti Rumpin, Parungpanjang, dan Cigudeg mengalami kerusakan jalan yang parah akibat lalu lintas truk tambang yang tidak terkendali, sementara pencemaran lingkungan semakin mengancam kesejahteraan masyarakat.
“Jalan rusak, polusi udara meningkat, dan warga menjadi korban. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keselamatan dan hak dasar masyarakat. Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi dampak pertambangan yang semakin tidak terkendali,” ujar Agil Aripin dalam keterangannya.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa truk-truk tambang yang melebihi kapasitas sering melintas di jalan umum tanpa pengawasan yang ketat, mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat luas.
Selain itu, pencemaran air akibat limbah tambang mulai dirasakan di beberapa daerah, memperburuk krisis air bersih.
BEM Se-Bogor mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya:
1. Percepatan pembangunan jalur khusus truk tambang untuk mengurangi kerusakan jalan umum.
2. Penegakan regulasi terhadap batas muatan truk tambang agar tidak melebihi kapasitas dan mempercepat kehancuran jalan.
3. Audit dan transparansi anggaran perbaikan infrastruktur agar jelas siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.
4. Pengawasan ketat terhadap pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang dengan melibatkan masyarakat dan akademisi dalam pemantauan.
Agil menegaskan bahwa jika tidak ada respons serius dari pemerintah, mahasiswa akan mengambil langkah lebih lanjut untuk menekan pihak terkait.
“Jika tidak ada tindakan nyata, kami tidak akan tinggal diam. Kami siap turun ke jalan untuk menuntut keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban pertambangan yang tidak terkendali ini,” tegasnya.
BEM Se-Bogor berkomitmen untuk terus mengawal isu pertambangan dan menegaskan bahwa kebijakan di sektor ini harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kepentingan segelintir pihak yang diuntungkan.
Dengan meningkatnya desakan dari publik, diharapkan pemerintah segera bertindak sebelum dampak pertambangan semakin meluas dan sulit dikendalikan. ***
Muhammad Irfan Ramadan