Bogordaily.net – Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, mengkritik kebijakan pemerintah terkait distribusi gas elpiji 3 Kg yang kini hanya diperbolehkan melalui pangkalan.
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi memperparah kelangkaan gas dan berdampak negatif terhadap ekonomi rakyat kecil.
Dia menyoroti sebelum aturan ini diterapkan, masyarakat dapat dengan mudah membeli gas melon di warung-warung sekitar tempat tinggal mereka.
Namun, kini mereka harus pergi ke pangkalan, yang seringkali jauh dan sulit dijangkau, terutama bagi warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
“Kebijakan ini menciptakan ketidaknyamanan dan kesulitan bagi masyarakat. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi, bahkan ada yang harus mengantre berjam-jam dalam kondisi hujan atau panas, hanya untuk kembali dengan tangan kosong karena stok habis,” ujar Dadang.
Bahkan ada warga yang jatuh sakit dan bahkan meninggal akibat kelelahan saat mengantre gas. Ini terjadi karena hanya mengandalkan pangkalan sebagai satu-satunya titik distribusi, kapasitas penyaluran menjadi terbatas.
Bila pangkalan tidak mampu memenuhi permintaan yang tinggi, terutama di daerah padat penduduk stok cepat habis.
“Pemerintah seharusnya mengantisipasi lonjakan permintaan dengan memastikan infrastruktur dan logistik yang memadai. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat semakin sulit mendapatkan gas,” ungkapnya.
Dadang juga menjelaskan warung memiliki peran penting dalam rantai distribusi gas elpiji 3 Kg. Selama ini, warung kecil menjadi solusi bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil. Selain lebih dekat, banyak warga yang bisa membeli gas dengan sistem utang di warung langganan mereka.
“Kebijakan ini tidak mempertimbangkan kenyataan di lapangan. Dengan menghapus warung sebagai distributor, pemerintah justru memutus akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok mereka,” tegasnya. ***
Muhammad Irfan Ramadan