Bogordaily.net – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bogor melakukan aksi di depan Istana Bogor, Kamis 20 Februari 2025.
Dalam aksi itu, massa yang berjumlah 100 orang itu membawa bendera, spanduk, poster, dan alat peraga aksi. Kemudian long march menuju depan Istana Bogor.
Aksi tersebut, diiringi oleh orasi², pembacaan puisi, dan teatrikal hingga pukul 18.30 WIB ditutup oleh pernyataan sikap oleh Valdo Pradia selaku bendum KAMMI Bogor.
Korlap Aksi Bahar Biru menjelaskan bahwa, aksi ini bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai bentuk protes nyata atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya menjadi proyek setengah matang tanpa perencanaan yang jelas. Sementara itu, pendidikan dan kesehatan malah menjadi korban pemangkasan anggaran.
“Kami hadir di sini untuk menegaskan bahwa rakyat tidak boleh terus-terusan dibohongi!,” ujar Bahar Biru.
Senada dengan hal itu, Ketua Umum KAMMI Bogor, Hizbi Shalahuddin menolak keras pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan demi program yang masih belum jelas dampaknya.
Ia menambahkan, jika pemerintah serius dengan MBG, maka harus ada transparansi anggaran, evaluasi menyeluruh, serta jaminan keberlanjutan program.
“Kami juga mendesak agar Inpres No. 1 Tahun 2025 dikaji ulang karena justru mengorbankan sektor-sektor vital bagi rakyat!,” ungkap Hizbi.
Sebagai informasi, beberapa tuntutan yang dibawa oleh massa aksi diantaranya, meminta Pemerintah untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Program ini harus dikaji ulang karena buruknya perencanaan dan eksekusi di lapangan.
Kemudian, menolak pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan-kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan sektor fundamental.
Lalu, mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan-Pemerintah harus membuka secara rinci alokasi Rp392 triliun untuk program ini.
Selanjutya, kaji ulang Inpres No. 1 Tahun 2025–efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Serta, mendorong partisipasi Publik dalam pengawasan kebijakan Pemerintah – semua elemen mahasiswa dan masyarakat harus aktif mengawasi implementasi program ini.(Albin Pandita)