Oleh: Balqis Nabilah Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB
Dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo, perbincangan mengenai prioritas anggaran selalu menjadi topik hangat di ranah publik. Baru-baru ini, isu bahwa sektor pendidikan dan kesehatan hanya dianggap sebagai “program pendukung” muncul setelah tersebarnya foto paparan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai arah kebijakan BPP Tahun Anggaran 2026. Foto tersebut, yang menampilkan tiga kategori prioritas anggaran, memicu spekulasi dan interpretasi yang berbeda di kalangan masyarakat, terutama di media sosial.
Pendidikan dan kesehatan merupakan pondasi untuk masa depan
Isu yang bermula dari kesan bahwa kebijakan anggaran mendatang mengesampingkan pendidikan dan kesehatan harus dipandang lebih luas. Perlu diketahui bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan nasional, pemerintah mengelompokkan program-program strategis berdasarkan peran dan kepentingannya. Pengelompokan ini bertujuan untuk seluruh program bersinergi antara sektor utama dan pendukung berjalan secara optimal. Dengan demikian, istilah “pendukung” dalam konteks tersebut tidak berarti bahwa pendidikan dan kesehatan diabaikan, melainkan menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut terintegrasi dalam kerangka pembangunan yang lebih besar.
Pendidikan dan kesehatan selama ini telah menjadi pondasi kemajuan bangsa. Investasi pada pendidikan tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga mendorong inovasi, produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sektor kesehatan merupakan jaminan bagi keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Kedua sektor ini memiliki dampak jangka panjang yang tak terukur, dimana kualitas pendidikan akan menentukan daya saing bangsa di era globalisasi, dan kualitas kesehatan mempengaruhi stabilitas sosial serta kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan.
Dalam konteks kebijakan anggaran, penyusunan program prioritas tidak semestinya menimbulkan kesan adanya hierarki yang menurunkan peran pendidikan dan kesehatan. Penjelasan dari Kemenkeu melalui Deni Surjantoro menegaskan bahwa semua program, termasuk inisiatif seperti program makan bergizi gratis (MBG), memiliki peran strategis yang saling melengkapi.
Tantangan dalam Komunikasi Kebijakan
Namun, di tengah penjelasan tersebut, muncul pertanyaan dari kalangan pengamat dan masyarakat mengenai mekanisme komunikasi kebijakan. Foto dan slide yang tersebar di platform X memberikan ruang bagi interpretasi yang beragam. Di era digital, penyampaian pesan kebijakan harus dilakukan dengan sangat cermat, mengingat informasi yang tidak lengkap atau terpotong-potong bisa menimbulkan persepsi yang merugikan kepercayaan publik. Media sosial, dengan sifatnya yang cepat menyebarkan informasi, sering kali menjadi pertempuran opini dan konteks pesan bisa hilang. Oleh karena itu, klarifikasi resmi seperti yang disampaikan oleh Kemenkeu menjadi penting untuk meredam potensi kekeliruan.
Peran Dialog Terbuka
Perdebatan mengenai prioritas pembangunan adalah hal yang wajar dan bahkan sehat di masa demokrasi. Kritik serta diskusi yang dapat mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme penyampaian kebijakan serta memastikan bahwa seluruh sektor yang penting mendapatkan perhatian. Dari sudut pandang kebijakan publik, strategi pembangunan yang baik harus mampu menyeimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, hingga program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.
Dalam tataran praktis, pembenahan sistem pendidikan dan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan yang mengintegrasikan peningkatan mutu pendidikan dengan pelayanan kesehatan yang merata akan menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat secara fisik dan mental. Oleh karena itu, penekanan pada pembiayaan kedua sektor ini merupakan investasi jangka panjang yang akan membawa dampak signifikan bagi kemajuan bangsa. Pemerintah harus terus memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya memenuhi angka-angka target, tetapi juga menghasilkan output yang maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, komunikasi kebijakan yang transparan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Klarifikasi dari Kemenkeu harus dijadikan momentum untuk mendorong dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sehingga publik dapat memperoleh gambaran utuh mengenai strategi pembangunan yang sedang dijalankan, sehingga kritik dan masukan yang memabangun dapat diterima sebagai bagian dari proses perbaikan yang berkelanjutan.