Bogordaily.net – Pada saat ini media sosial merupakan salah satu platform yang sangat memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbgai informasi, dan berkomunikasi secara online tanpa terhalang jarak dan waktu. Saat ini pemerintah akan menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (Saman) oleh Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan dimulai pada Februari 2025 yang merupakan suatu langkah penting dalam Upaya melindungi Masyarakat, terutama anak-anak, dari konten internet berbahaya di dunia maya. Dalam era digital yang semakin berkembang ini, tantangan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penggunaan internet yang semakin kompleks.
Pentingnya Perlindungan Konten Digital
Perlindungan dalam konten digital inu menjadi salah satu alasan utama penerapan Saman adalah meningkatnya angka kejahatan yang menargetkan anak-anak di ruang digital.
Data yang bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa antara 2021 hingga 2023, sejumlah 481 kasus pornografi dan cyber crime yang melibatkan anak-anak.
Pada angka tersebut mencerminkan betaoa rentannya kelompok ini terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan teknlogi informasi.
Dengan adanya Saman, diharapkan aka nada pengawasan yang lebih ketat terhadap penyebaran konten illegal, seperti pornografi anak, penjudian online, dan aktivitas keuangan illegal.
Penegakan Hukum yang Jelas
Sistem penegakan hukum yang diusulkan melalui saman ini juga masih menujukkan strutktur yang jelas dan bertahap.
Proses awal ini mulai dari surat perintah takedown hinga sanksi administrative memberikan kesempatan bagi penyelenggara system elektronik (PSE) untuk memperbaiki kesalahan sebelumnnya dikenakkan denda atau sanski lebih lanjut.
Hal ini menciptakan suatu mekanisme yang tidak hanya berifat reaktif tetapi juga proaktif dalam menangani pelanggaran konten.
Namun, tantangan terbesar dalam implementasi saman dalam memastikan bahwa semua PSE, termasuk platform besar seperti Facebook, Instagram, dan Tiktok yang sudah mematuhi regulasi ini.
Meningat banyaknya konten yang diunggah setiap detik di platform tersebut, efektivitas sistem ini akan sangat bergantung pada kemampuan Komdigi untuk melakukan pengawasan secara efisien dan responsif.
Dampak terhadap Kebebasan Berpendapat
Di sisi lain, penerapan regulasi semacam ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berpendapat.
Dalam konteks digital, batas antara konten yang berbahaya dan konten yang merupakan ekspresi pribadi sering kali tidak seuai.
Oleh karena itu, penting bagi Komdigi untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak mengarah pada sensor berlebihan atau pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.
Transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait konten yang dianggap melanggar sangat penting agar publik dapat memahami dan menerima kebijakan tersebut.
Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Konten
Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan konten juga harus diperhatikan. Edukasi kepada orang tua dan anak-anak tentang bahaya konten ilegal serta cara melindungi diri di dunia maya harus menjadi bagian integral dari penerapan Saman.
Selain itu, Masyarakat juga harus aktif dalam melaporkan konten yang dianggap illegal atau berbahaya. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang jelas tersebut, Masyarakat dapat berperan langsung dalam menjaga keamanan digital.
Peningkatan kesadaran tentang risiko yang ada di dunia digitak ini juga sangatlah penting. Komdigi berupaya untuk mendidik Masyarakat mengenai cara melindungi diri dan anak-anak dari konten berbahaya tersebut.
Nazwa Aurelia Hermansyah
Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB