Oleh: Dwi Rafi Habbibullah, NIM: J0401231115, Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB
Populasi Korea Selatan diperkirakan akan menyusut sepertiganya pada akhir abad ini. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Korea Selatan akan mengalami kehancuran nasional.
The Economic Times melaporkan bahwa hal ini terjadi karena negara tersebut sedang menghadapi krisis demografi yang serius. Angka kelahiran di negara ini terus menurun ke tingkat yang sangat rendah.
Jika tren yang ada saat ini terus berlanjut status salah satu negara dengan angka kelahiran terendah yang dimiliki Korea Selatan tidak akan berubah atau bahkan menjadi lebih parah.
Statistik yang dirilis Badan Korea Selatan pada Rabu (26 Februari 2025) menunjukkan angka kelahiran Korea Selatan pada tahun 2023 turun menjadi 0,72%.
Dibandingkan tahun sebelumnya. Para ahli memperingatkan bahwa populasi Korea Selatan yang berjumlah 51 juta jiwa dapat berkurang setengahnya pada tahun 2100 jika tren yang ada saat ini terus berlanjut, menurut First Post.
Dengan menurunnya angka kelahiran nasional Korea Selatan yang saat ini mencapai rekor terendah, dengan 0,72 anak per wanita menjadikan ini sebuah teren. Tren penurunan ini diperkirakan akan berlanjut lagi tahun ini, dengan 0,6 anak per perempuan.
Krisis demografi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakpuasan pasangan terhadap kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas hidup.
Pada tahun 2024, survei yang dilakukan oleh Komite Nasional Wanita Korea dan diterbitkan oleh Korea Times menunjukkan bahwa lebih dari tujuh persepuluh penduduk Seoul percaya bahwa melahirkan merupakan beban berat bagi perempuan.
Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat Korea semakin menjauh dari pernikahan dan melahirkan. Di antara 1.000 responden berusia 20-49 tahun, 75,8% menyatakan bahwa melahirkan adalah hal yang sulit bagi perempuan.
Selain itu, melahirkan juga membuat karier wanita menjadi terjeda. Sementara di daerah perkotaan Korea Selatan, banyak perempuan lebih mengutamakan karier mereka.
Di sisi lain, biaya pendidikan anak yang mahal juga menyebabkan responden merasa melahirkan adalah tugas berat bagi perempuan. Selain itu, biaya pendidikan anak yang mahal juga menyebabkan responden merasa melahirkan adalah tugas berat bagi perempuan.
Perlunya Memberikan Waktu Luang
Sebagai warga negara Indonesia yang melihat perkembangan di Korea Selatan, saya merasa prihatin dengan tren penurunan angka kelahiran yang begitu drastis tersebut.
Menurut saya, budaya dan jam kerja yang panjang sering kali menjadi faktor utama mengapa orang memilih childfree. Jika ada keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, maka memiliki keluarga tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan akan dianggap sebagai kebahagiaan karena, mereka akan memiliki momen dan lalu merasakan bagaimana bahagianya memiliki seorang anak.
Belajar dari Kebijakan Negara Lain
Salah satu alasan utama masyarakat Korea Selatan tidak mau memiliki anak adalah biaya hidup yang tinggi, jika hal tersebut menjadi salah satu alasannya, maka Korea Selatan bisa mempelajari kebijakan yang dimiliki oleh negara Singapura.
Singapura berhasil meningkatkan angka kelahiran dengan memberikan sebuah bonus tunai kepada pasangan yang memiliki anak. Singapura juga menawarkan tabungan khusus yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak.
Masyarakat Korea Selatan juga memiliki kekhawatiran memiliki anak akan mengganggu karier mereka. Menurut saya, jika masyarakat Korea Selatan masih memiliki budaya tersebut maka, pemerintah Korea Selatan perlu mempelajari atau bahkan meniru kebijakan dari negara Belanda.
Di negara Belanda, banyak perusahaan yang menerapkan sistem kerja 4 hari dalam seminggu, sehingga orang tua bisa memiliki lebih banyak waktu untuk anak-anak mereka.
Dengan durasi kerja hanya 29 jam, Belanda memiliki salah satu minggu kerja rata-rata terpendek di dunia. Hal ini sebagian disebabkan oleh undang-undang yang menawarkan hak kepada pekerja untuk memilih jam kerja paruh waktu.
Sementara itu di Prancis, pemerintah menyediakan sistem penitipan anak bersubsidi. Adanya sistem penitipan anak bersubsidi ini membuat orang tua bisa tetap bekerja tanpa harus mengkhawatirkan biaya keperluan sehari-hari yang mahal.
Tempat penitipan anak di Prancis atau biasa disebut crèche dalam Bahasa Prancis memiliki keistimewaan untuk perkembangan anak. Disana anak akan dilatih kemandirian, ketertiban, cara bersosialisasi, dan sistem kebebasan kepada anak yang dimana, dapat meningkatkan kecerdasan dan kemandirian anak.
Menurut saya, krisis demografi yang dihadapi Korea Selatan memerlukan perhatian besar dan tindakan tepat dari pemerintah. Menurunnya angka kelahiran mencerminkan perubahan pola pikir dan prioritas masyarakat yang dipengaruhi oleh tekanan sosial, ekonomi, dan budaya.
Pemerintah Korea perlu mengambil kebijakan yang meringankan beban pasangan yang ingin memiliki anak, seperti memberikan insentif finansial, dukungan keseimbangan kehidupan kerja, dan layanan sosial yang lebih baik.
Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang berhasil mengatasi permasalahan serupa, seperti Singapura, Hongaria, Belanda, dan Perancis, dapat menjadi langkah penting menuju penciptaan lingkungan yang lebih ramah keluarga.
Dengan cara ini, Korea Selatan dapat mengatasi tantangan demografis ini, memastikan keberlanjutan pertumbuhannya, dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran keluarga dalam kehidupan.
Mengembangkan kebijakan yang lebih mendukung peran sebagai orang tua, khususnya orang tua perempuan, akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di mana mereka dapat mencapai keseimbangan antara karier dan kehidupan keluarga.
Saya yakin, meskipun ini merupakan tantangan besar, melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, krisis ini dapat diatasi dengan baik.***