Oleh: Mohamad Arr Syal Raya, Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB
Beberapa waktu lalu, video yang memperlihatkan murid SD di Medan belajar di lantai karena menunggak SPP selama tiga bulan mendadak viral. Video ini tentunya menyentuh hati banyak orang karena anak-anak yang seharusnya berada di bangku yang nyaman, justru harus duduk di lantai keras hanya karena ketidakmampuan orang tua mereka dalam membiayai sekolah.
Ini terlihat adanya masalah sistem pendidikan yang seharusnya menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarga.
Ketika video ini viral, kita seharusnya tidak hanya merasa prihatin, tetapi juga mempertanyakan banyak hal. Apakah pendidikan di Indonesia sudah benar-benar adil dan merata? Apakah kita terlalu memaksa orang tua untuk membayar biaya pendidikan yang sering kali jauh lebih mahal dari yang mereka mampu?
SPP dan Ketidakadilan dalam Pendidikan
Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah hak setiap anak. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menghalangi mereka memperoleh akses pendidikan hanya karena masalah biaya.
Namun kenyataannya, masih banyak sekolah, terutama di daerah-daerah tertentu, yang mengharuskan orang tua membayar SPP dengan jumlah tertentu. Bahkan beberapa sekolah menetapkan biaya tambahan yang cukup memberatkan, seperti biaya pembangunan, uang komite, dan berbagai biaya lainnya.
Nah, masalahnya adalah tidak semua orang tua punya kemampuan finansial yang sama. Untuk keluarga yang lebih mampu, membayar SPP atau biaya sekolah mungkin bukan masalah besar.
Tapi bagaimana dengan keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja? Ketika mereka kesulitan membayar SPP, justru anak-anak mereka yang menjadi korban.
Mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, dan dalam kasus seperti yang viral ini, mereka bahkan harus belajar di lantai hanya karena tiga bulan SPP belum dibayar.
Ini jelas bukan masalah sepele. Ketidakmampuan untuk membayar SPP bukan hanya soal uang, tapi soal masa depan anak-anak itu sendiri.
Apakah mereka tidak berhak mendapatkan pendidikan yang layak? Apakah mereka harus menderita hanya karena orang tua mereka tidak mampu membayar biaya sekolah tepat waktu? Ini adalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang perlu segera diatasi.
Mengapa Pemerintah Perlu Turun Tangan?
Masalah ini jelas bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan memohon kepada orang tua untuk membayar lebih cepat. Ini adalah masalah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Seharusnya, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan dasar di Indonesia, harus memastikan bahwa pendidikan itu bisa diakses oleh semua anak, tanpa terkecuali.
Salah satu cara untuk mewujudkan ini adalah dengan menghapuskan atau setidaknya mengurangi ketergantungan sekolah terhadap SPP atau bisa dengan menyediakan lebih banyak bantuan beasiswa dan tentunya harus tepat sasaran.
Kenapa? Karena sekolah-sekolah yang seharusnya menjadi tempat pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, sering kali menjadi beban bagi para orang tua.
SPP yang harus dibayar setiap bulan menjadi salah satu penghalang terbesar bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Dalam banyak kasus, pendidikan malah menjadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial.
Pemerintah bisa melakukan lebih banyak untuk menjamin bahwa biaya pendidikan tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk belajar.
Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan anggaran untuk pendidikan, sehingga sekolah tidak terlalu bergantung pada uang SPP dari orang tua.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa fasilitas sekolah layak, tanpa harus memaksa orang tua untuk menanggung biaya tambahan yang tidak seharusnya ada.
Sistem Pendidikan di jepang
Kita bisa lihat dan mencontoh sistem pendidikan sekolah dasar di Jepang, yang hingga saat ini dikenal sebagai salah satu yang paling terstruktur dan disiplin di dunia.
Pendidikan dasar dan menengah pertama wajib dan gratis di Jepang, selain itu sistem pendidikan di Jepang juga cukup inklusif, meskipun lebih terkenal karena ketat dan berdisiplin.
Tetapi setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, diberi perhatian yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang tidak lain untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas dan dapat dijangkau oleh seluruh anak, terlepas dari latar belakang atau kondisi mereka.
Solusi: Kembali ke Sistem Pendidikan yang Inklusif
Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu mengatasi masalah ini? Tentunya, pertama-tama kita harus mendorong perubahan pada sistem pendidikan itu sendiri.
Tidak ada alasan mengapa pendidikan harus selalu dipandang sebagai komoditas yang harus dibayar mahal. Pendidikan haruslah inklusif, bisa dijangkau oleh semua kalangan, dan tidak membedakan antara anak-anak yang berasal dari keluarga kaya atau miskin.
Kita juga bisa lebih peduli dengan kondisi di sekitar kita. Kalau kita melihat anak-anak yang kesulitan, jangan ragu untuk memberikan bantuan, baik itu berupa dukungan moral atau mencari cara untuk membantu mereka mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih baik.
Namun, perubahan yang sesungguhnya hanya bisa terjadi jika ada kesadaran dan komitmen dari pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata.
Kesimpulan
Video murid SD belajar di lantai karena menunggak SPP adalah gambaran nyata dari ketidakadilan dalam dunia pendidikan kita. Anak-anak seharusnya mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang layak, tanpa harus khawatir orang tua mereka tidak mampu membayar biaya sekolah.
Pemerintah perlu lebih serius dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, di mana tidak ada anak yang diperlakukan tidak adil karena masalah keterbatasan ekonomi. Pendidikan adalah hak semua anak, dan sudah saatnya kita bekerja bersama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua kalangan.***