Oleh: Aldy Satya Roosputranto Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB

Isu pengelolaan keuangan negara sering kali menjadi topik kontroversial serta dapat memicu perdebatan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Dalam rapat evaluasi 100 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa perlunya rencana pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat negara. Hal ini merupakan langkah yang sangat baik untuk meningkatkan efisiensi anggaran serta memperioritaskan penggunaan dana publik untuk kepentingan rakyat Indonesia. Anggaran perjalanan pejabat keluar negeri memakan dana sebesar Rp.47 triliun. Angka tersebut merupakan angka yang fantatis menginggat masih banyak yang perlu diperbaiki didalam negeri kita. Banyak masyarakat yang masih kesusahan untuk menjalani hidup dikarenakan biaya yang tinggi.

Penderitaan Masyarakat

Melihat kondisi ekonomi saat ini, pemotongan anggaran perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara merupakan langkah yang sangat diperlukan. Peristiwa COVID-19 menjadi salah satu penyebab ketidak stabilan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini. COVID-19 merupakan tantangan yang sangat berat bagi negara kita. Mengingat sulitnya mencari biaya apabila ekonomi negara tidak berjalan. Dalam pemotongan biaya ini pemerintah harus cermat dalam mengelola keuangan yang terbatas. Pemotongan anggaran ini dapat dialokasikan untuk program-progam mendesak seperti Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur.

Alasan saya mendukung program pemotongan anggaran pejabat adalah efisiensi pengguaan dana publik. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memberikan sebuat dampak terhadarp masyarakat. Pasalnya anggaran yang dikeluarkan untuk dinas luar negeri seringkali memakan biaya yang sangat tinggi mulai dari biaya tiket, akomodasi, hingga makan dan transportasi selama di negara orang. Banyak pejabat yang telah menggunakan anggaran tersebut namun tidak memberikan dampak positif yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Pemotongan anggaran ke luar negeri juga dapat meningkatkan transparansi dana dan akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat Indonesia berhak mengetauhi bagaimana uang pajak yang mereka bayar untuk keperluan negara. Pada saat pejabat melakukan dinas ke luar negeri, masyarakat sering kali sulit untuk menilai apakah perjalanan tersebut memberikan sebuah dampak atau hanya sebagai formalitas saja. Transparansi dana dalam pemerintah juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja para pejabat. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi pemborosan dana, masyarakat akan merasa bahwa pejabat negara melakukan dinas dengan baik. Dengan memotong anggaran perjalanan dinas ke

luar negeri, pemerintah dapat menunjukan kepada masyarakat untuk memperlihatkan komitmenya terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.

Pemotongan anggaran perjalanan dinas luar negeri juga dapat mendorong inovasi dalam cara pemerintahan beroperasi. Pejabat negara perlu berpikir kreatif tentang bagaimana mereka dapat mencapai tujuan diplomatik dan kebijakan tanpa harus melakukan perjalanan fisik ke luar negeri. Ini bisa mencakup peningkatan penggunaan video conference atau forum online lainnya yang memungkinkan interaksi langsung dengan mitra internasional tanpa biaya tinggi.

Dari Rakyat Untuk Negara

Dari sudut pandang moral dan etika, pemotongan anggaran ini juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip kesederhanaan dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi oleh banyak warga negara Indonesia akibat pandemi dan krisis global lainnya, tidak etis jika pejabat negara terus melakukan perjalanan mewah sementara rakyat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan mengambil langkah-langkah penghematan seperti ini, pemerintah menunjukkan bahwa mereka memahami kesulitan yang dialami oleh rakyat dan berusaha untuk berbagi beban tersebut.

Kebijakan pemotongan anggaran ini harus dilakukan dengan bijaksana. Ini bukan berarti bahwa semua perjalanan dinas luar negeri harus dihentikan sepenuhnya; ada kalanya perjalanan tersebut memang diperlukan untuk kepentingan nasional atau diplomasi internasional yang mendesak. Namun, dengan menetapkan batasan yang jelas dan memastikan bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan yang jelas serta manfaat yang terukur bagi masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan dana publik tetap efisien.

Secara keseluruhan, pemotongan anggaran perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara adalah langkah positif dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.Dengan memprioritaskan penggunaan dana publik untuk program-program yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat luas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pemerintah tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga akan memperkuat fondasi pembangunan bangsa di masa depan. Melalui langkah- langkah penghematan seperti ini, kita dapat berharap agar Indonesia menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan global di masa depan. Dengan demikian, kita semua dapat berkontribusi pada Pembangunan bangsa untuk menuju masa depan yang lebih baik.