Bogordaily.net – Pengelolaan Pasar Pakuan Jaya mendapat perhatian setelah Komisi II DPRD Kota Bogor mengunjungi Pasar Jambu Dua dan Pasar Sukasari.
Dalam kunjungan tersebut, mereka menemukan berbagai persoalan yang dihadapi pedagang dan menegaskan perlunya tindakan tegas dari pihak pengelola.
“Kami mendukung upaya Perumda Pasar Pakuan Jaya dalam membenahi pasar. Namun, ada keluhan dari pedagang, terutama di Pasar Jambu Dua. Beberapa bangunan di sekitar pasar bukan bagian dari aset PD Pasar Pakuan Jaya, tetapi berdampak negatif bagi pedagang resmi,” ujar Anggota DPRD Kota Bogor Achmad Rifki Alaydrus dari Fraksi PAN pada Kamis, 13 Maret 2025.
Ia menyoroti persaingan yang dinilai tidak sehat akibat keberadaan bangunan luar yang menjual produk serupa dengan kios di dalam pasar.
Kondisi ini dinilai merugikan pedagang resmi yang membayar biaya sewa kepada pengelola, sementara pihak luar tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pedagang di luar tidak dikenakan retribusi, sehingga tidak berkontribusi dalam pengelolaan pasar. Hal ini jelas merugikan pedagang resmi. Kami berharap pengelola dapat mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegas Rifki.
Komisi II DPRD Kota Bogor juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli.
“Kami ingin pedagang mendapatkan keuntungan yang layak, sementara pembeli juga merasa nyaman saat berbelanja,” tambahnya.
Selain Pasar Jambu Dua, kunjungan ini juga mencakup Pasar Sukasari yang tengah dalam tahap pembangunan dengan progres mencapai 91%.
Rifki mengapresiasi desain pasar yang lebih estetis dan optimistis pembangunan akan segera rampung.
“Meski bukan ranah utama kami di Komisi II, kami ingin memastikan para pedagang bisa segera menempati pasar setelah pembangunan selesai,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dua pasar ini diharapkan menjadi simbol kemajuan infrastruktur pasar di Kota Bogor.
Namun, keberhasilan tersebut membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pengelola pasar, agar iklim usaha semakin baik.
“Kami di DPRD akan terus mengawal dan mendukung agar pengelolaan pasar berjalan optimal demi kepentingan pedagang dan masyarakat,” pungkasnya.***
Ibnu Galansa