Bogordaily.net – Penghentian sementara operasional Biskita Transpakuan di Kota Bogor mulai tanggal 1 Januari 2025 menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat Bogor. Penghentian ini dijadwalkan berlangsung maksimal selama 30 hari dan berkaitan dengan evaluasi serta transisi kelembagaan di bawah Kementerian Perhubungan. Namun, hingga memasuki bulan Maret, penghentian layanan Biskita Transpakuan masih berlangsung.
Perubahan ini terjadi karena Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang sebelumnya mengelola Biskita telah dibubarkan dan dialihkan ke Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.
Dalam proses peralihan ini, terdapat masa evaluasi, transformasi, dan transisi sebagai bentuk penyesuaian lembaga. Hal ini menyebabkan layanan Biskita harus dihentikan sementara sampai proses evaluasi selesai.
Curahan Hati Masyarakat Bogor
Penghentian layanan Biskita yang mencakup empat koridor utama sangat berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Banyak warga yang bergantung pada transportasi publik untuk bekerja, bersekolah, dan berbisnis.
Meskipun Pemkot Bogor telah menyediakan angkutan gratis sebagai pengganti selama masa penghentian, banyak yang meragukan apakah layanan tersebut akan cukup untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang ada.
Banyak warga yang merasa kebingungan dan kesulitan akibat penghentian layanan ini. Mengingat Biskita Transpakuan adalah layanan transportasi yang amat dibutuhkan masyarakat Bogor. Masyarakat tentunya sangat menyayangkan kebijakan yang amat mendadak ini.
Mahasiswa, anak sekolah, dan ibu rumah tangga adalah warga yang paling terdampak dari penghentian sementara layanan Biskita. Keterbatasan jumlah kendaraan dan jam operasional angkutan pengganti menjadi perhatian utama, terutama bagi pelajar yang membutuhkan transportasi untuk pergi ke sekolah.
Masyarakat yang telah terbiasa dengan layanan Biskita kini harus menghadapi ketidakpastian dalam mobilitas mereka. Belum lagi, ada beberapa jalur di Bogor yang lebih efisien jika dilewati Biskita, sehingga masyarakat harus mencari alternatif transportasi lain.
Keputusan ini dapat menyebabkan biaya tambahan bagi masyarakat yang harus mencari alternatif transportasi lain.
Tarif angkutan kota cenderung tidak menentu, bahkan ada yang jalurnya berbeda dengan koridor yang biasa dilalui Biskita sehingga warga harus membayar dua kali untuk menaiki angkot yang berbeda.
Tarif yang lebih murah, kendaraan yang aman dan dilengkapi CCTV, serta sistem layanan yang mudah dan stabil menjadikan Biskita sebagai transportasi umum yang paling diminati masyarakat Bogor.
Oleh karena itu, Biskita tetap tidak bisa tergantikan di hati masyarakat.Tentunya, tak sedikit warga yang merasa kehilangan sebab penghentian operasional Biskita. Masyarakat pun berharap agar Biskita Transpakuan segera kembali di Bogor.
Tanggapan Pemerintah dan Rencana Ke Depan
Pemerintah Kota Bogor menyadari bahwa penghentian layanan ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan organisasi angkutan daerah (Organda) serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi transportasi alternatif selama masa penghentian.
Pemerintah Kota Bogor juga menyediakan Bus Uncal dan Bus Sekolah untuk mengisi kekosongan layanan Biskita. Tersedia 6 bus yang akan melewati 4 koridor Biskita.
Layanan sementara ini tidak dipungut biaya, dan diutamakan untuk anak sekolah. Meski begitu, bus pengganti ini masih kurang cukup untuk menggantikan layanan Biskita yang biasanya beroperasi.
Selain itu, Pemkot Bogor juga berkolaborasi dengan DPRD untuk memanfaatkan bus operasional dewan sebagai pengganti sementara. Ini adalah langkah positif yang menunjukkan upaya pemerintah dalam mencari solusi alternatif. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa layanan ini dapat menjangkau semua area yang sebelumnya dilayani oleh Biskita.
Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan juga menjadi fokus utama Pemkot Bogor. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dan Wali Kota Terpilih, Dede A Rachim, telah melakukan komunikasi untuk memastikan kelanjutan subsidi bagi layanan Biskita.
Mereka menyatakan optimismenya bahwa akan ada solusi konkret dalam menangani hal ini. Namun, harapan akan solusi jangka panjang harus disertai dengan tindakan konkret agar tidak hanya menjadi janji belaka.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menjelaskan bahwa penghentian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi agar layanan Biskita dapat dioptimalkan di masa mendatang.
Namun, banyak pihak, termasuk anggota DPRD Kota Bogor, merasa kecewa karena keputusan ini tidak dikomunikasikan dengan baik sebelumnya. Pengumuman keputusan yang mendadak tanpa melibatkan warga atau DPRD menunjukkan adanya kekurangan dalam proses pengambilan keputusan.
Seharusnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam dialog mengenai kebijakan transportasi agar solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka.
Hingga saat ini, Operasional Biskita di Bogor belum ada kepastian kapan Biskita Transpakuan akan kembali beroperasi. Pemerintah sedang berencana mengadakan lelang untuk pengelola Biskita Transpakuan di awal Februari, namun saat ini masih dalam tahap proses dan belum diumumkan. Hal ini menyebabkan penghentian layanan Biskita masih terus berlanjut.
Meskipun evaluasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan, tidak seharusnya hal tersebut mengorbankan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan dan memastikan bahwa alternatif transportasi yang memadai tersedia selama masa transisi ini.
Pemerintah Kota Bogor telah berusaha sebaik mungkin dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekosongan layanan Biskita Transpakuan. Namun, pemerintah masih perlu menyiapkan solusi darurat yang lebih efektif untuk menyikapi hal ini.
Selain itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk ditingkatkan untuk kemajuan Kota Bogor, terutama di bidang layanan transportasi.***
Salma Dhiyayl Haq, Mahasiswi Sekolah Vokasi IPB Program Studi Komunikasi Digital dan Media