Oleh : Elisabeth Mellyana Dea Maharani
(Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB)
Badan Pengelolalaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) serta Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda perlu melakukan tinjauan ulang terhadap keputusan yang mereka lakukan. Hal tersebut berdasarkan laporan masyarakat kota Bogor yang sudah menggantungkan kesehariannya dengan angkutan biskita.
Kota seribu angkot julukan untuk kota Bogor, akan tetapi mulai munculnya biskita membawa warna baru dan solusi untuk kota Bogor yang sekarang mengalami kepadatan dan kemacetan. Diharapkan dengan adanya biskita ini dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di kota Bogor dan menjadi lebih aman serta nyaman dalam bertransportasi umum.
Penghentian sementara layanan Bisita Transpakuan di Kota Bogor tentu menjadi masalah bagi masyarakat yang mengandalkan transportasi ini untuk mobilitas sehari-hari. Evaluasi memang penting, tetapi penutupan selama 25 hari tanpa solusi yang jelas membuat masyarakat kebingungan.
Terlebih lagi, alasan penghentian karena peleburan lembaga di Kementerian Perhubungan menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang dalam mengelola transportasi publik. Seharusnya, perubahan struktural di pemerintahan tidak sampai mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal transportasi yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi dan sosial.
Keputusan penghentian layanan ini akibat penyesuaian anggaran menunjukkan masih adanya ketergantungan pada subsidi pemerintah pusat, yang mencapai Rp50 miliar per tahun.
Meski ada upaya dari Pemerintah Kota Bogor untuk menyediakan alternatif sementara, tetap saja solusi ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan kenyamanan dan efisiensi yang ditawarkan Biskita Transpakuan.
Maka, masyarakat perlu tahu tentang skema pendanaan yang lebih berkelanjutan agar layanan ini tidak terus-menerus tergantung pada kebijakan anggaran tahunan yang rentan berubah.
Kritik dari berbagai pihak, termasuk pakar transportasi, menunjukkan bahwa Kota Bogor sebenarnya memiliki anggaran yang cukup untuk tetap menjalankan Biskita tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat.
Jika kota lain dengan APBD lebih kecil saja bisa mengelola transportasi umum mereka, seharusnya Bogor juga bisa. Namun, masalahnya bukan hanya soal uang, melainkan juga kemauan politik dan sinergi antara pemerintah daerah serta DPRD.
Jika tidak memiliki komitmen yang kuat, kejadian seperti ini akan terus terulang. Pemerintah perlu lebih serius dalam memastikan layanan transportasi umum tetap berjalan tanpa gangguan agar masyarakat tidak terus dirugikan.
Langkah yang telah dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya sampai turun tangan menyelesaikan permasalahan ini patut untuk diapresiasi, namun ini juga menjadi pengingat bahwa sistem transportasi umum tidak bisa berjalan dengan ketidakpastian anggaran.
Pemerintah daerah seharusnya mulai mencari solusi jangka panjang, seperti skema pembiayaan daerah yang lebih mandiri atau kerja sama dengan pihak swasta. Selain itu, koordinasi antar-kementerian dan pemerintah daerah harus lebih matang agar kasus seperti ini yang penting bagi masyarakat kota Bogor tidak terulang.
Masyarakat membutuhkan kepastian dalam layanan transportasi, bukan sekadar solusi sementara yang hanya meredam masalah dalam waktu singkat.
Terlebih lagi rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk membuka tujuh rute baru transportasi umum, termasuk di jalur wisata Puncak Bogor, merupakan salah satu langkah positif dalam meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi kemacetan di kawasan tersebut.
Dengan adanya rute Ciawi–Rest Area Gunung Mas, wisatawan dan warga lokal akan memiliki alternatif transportasi yang lebih nyaman dibandingkan kendaraan pribadi. Selain itu, moda transportasi umum seperti BisKita Transpakuan diharapkan dapat menjadi solusi bagi pergerakan masyarakat di jalur utama tanpa harus bergantung pada jalur alternatif yang sering kali kurang optimal.
Dilihat dari masalah redupnya biskita di kota Bogor awal tahun ini menjadikan beberapa hal menjadi tumpang tindih. Terlebih lagi dishub kabupaten Bogor meluncurkan transportasi umum dengan rute Ciawi – Rest Area Gunung Mas membuat biskita seperti digantikan.
Para Dishub, BPTJ dan Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda alangkah lebih baik menahan peluncuran rute Ciawi – Resr Area Gunung Mas hingga masa evaluasi biskita selesai, sehingga pengoperasian Biskita Kota Bogor dan tranportasi umum kabupaten Bogor dapat dilakukan secara bersamaan.
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pengadaan armada, tetapi juga pada respons dan partisipasi masyarakat dalam beralih ke transportasi umum.
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masih serta memastikan kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu layanan agar masyarakat lebih tertarik menggunakan transportasi umum.
Jika rute baru ini sukses, pengembangannya ke wilayah lain di Kabupaten Bogor akan semakin mudah dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Keberlanjutan program ini juga perlu diperhatikan agar tidak mengalami nasib serupa seperti layanan transportasi lainnya yang kerap terhenti akibat keterbatasan anggaran atau kurangnya koordinasi antarinstansi.***