Oleh: Egialipamana Ramdini Sitepu Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB
Pagar laut adalah struktur yang di pasang untuk sepanjang pesisir pantai yang bertujuan untuk mencegah erosi dan abrasi yang di sebabkan oleh gelombang laut. Namun ketika pemasangan di lakukan tanpa izin dan tidak sesuai peraturan, maka pagar laut tersebut dapat di kategorikan sebagai hal yang ilegal. Pagar laut ilegal yang dilakukan ini dapat memberikan dampak lingkungan jangka panjang. Dengan tidak melibatkan otoritas yang berwenang dalam perencanaan dan pengawasan nya.
Masalah utama dari pemasangan pagar laut ilegal ini kurangnya regulasi yang mengatur. Pihak yang membangun demi kepentingan ini, seharusnya lebih memperhatikan bagaimana kelanjutan nya ekosistem laut. Hal apa saja yang akan mengalami kerugian cukup besar pada keseimbangan alam?
Problem Pemasangan Pagar laut
Gangguan terhadap Ekosistem Laut: Pemasangan pagar laut ilegal memiliki dampak langsung terhadap ekosistem laut .Struktur pagar yang biasanya terbuat dari bambu, beton, atau jaring logam dapat menghancurkan habitat alami banyak spesies laut, termasuk terumbu karang, padang lamun, dan jenis ikan lainnya. Misalnya, terumbu karang adalah habitat bagi ribuan spesies laut yang sangat rentan terhadap perubahan fisik. Pemasangan pagar laut ilegal yang tidak diperhitungkan dengan matang dapat mengakibatkan kerusakan pada habitat terumbu karang.
Selain itu, pagar laut yang tidak sah juga dapat menghentikan ikan yang biasanya melalui wilayah pesisir untuk mencari makan atau bertelur. Jika kegiatan ini berhenti, itu dapat menyebabkan penurunan jumlah ikan di tempat tersebut, mengganggu keanekaragaman hayati yang seharusnya masih ada.
Dalam jangka panjang, kerusakan habitat alami ini akan berdampak pada ekosistem laut secara keseluruhan, dan masyarakat pesisir tidak lagi dapat bergantung pada penangkapan ikan, yang merupakan sumber kehidupan mereka.
Erosi dan Perubahan Aliran Laut: Pagar laut yang tidak sah dapat memengaruhi aliran pasang surut laut dan proses sedimentasi di sepanjang pesisir. Meskipun aliran air memfasilitasi proses alami yang menangani erosi dan abrasi di pantai, yang dapat membawa sedimen kembali ke laut atau membentuk formasi pantai yang stabil, pembangunan pagar laut yang ilegal tanpa memperhatikan prinsip hidrodinamika pesisir dapat menyebabkan sedimen tertahan dan penumpukan yang tidak alami. Oleh karena itu, pantai di beberapa daerah semakin terkikis dan mengalami erosi yang lebih parah, sementara endapan tertutup di daerah lain, mengganggu habitat laut.
Secara keseluruhan, pemasangan pagar laut ilegal berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan yang sudah ada akibat aktivitas manusia lainnya, seperti pembangunan pesisir yang tidak ramah lingkungan dan polusi laut. Perubahan aliran laut ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada
sistem ekologis lainnya, seperti wilayah mangrove yang biasanya berfungsi sebagai penahan gelombang dan habitat bagi berbagai jenis fauna.
Pemasangan pagar laut ilegal di pesisir Indonesia telah merusak masyarakat pesisir dan ekosistem laut. Kerusakan lingkungan dan konsekuensi sosial-ekonomi dari pemasangan pagar laut ilegal harus segera diperbaiki. Dengan menerapkan solusi dan tindakan pencegahan yang efektif, kita dapat menjaga lingkungan pesisir tetap alami, menjaga mata pencaharian nelayan, dan memastikan pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Solusi yang dapat diambil dalam situasi seperti ini termasuk penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan strategi perlindungan pesisir yang berbeda.
Upaya Pencegahan Pagar Laut
Perlunya Penegakan Hukum yang Lebih Tegas: Penegakan hukum yang lebih ketat adalah salah satu langkah paling mendesak untuk menghentikan pemasangan pagar laut ilegal. Meskipun ada aturan untuk pembangunan di wilayah pesisir, mereka seringkali tidak diterapkan dengan benar, terutama ketika kepentingan pribadi atau kelompok lebih penting daripada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, keadaan ini diperburuk oleh pengawasan yang lemah dan pembiayaan yang terbatas.
Untuk mengurangi penyalahgunaan izin dan pembangunan pagar laut yang tidak sah, pemerintah harus memperkuat kebijakan dan sanksi hukum. Untuk mencegah pembukaan lahan yang merusak lingkungan pesisir, pengawasan yang lebih ketat diperlukan dari pemerintah pusat maupun daerah. Jika seseorang melanggar aturan, hukuman harus tegas dan memberikan efek jera. Selain itu, pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup untuk pengawasan teratur, termasuk pengawasan pembangunan pesisir. Selain itu, penting bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengawasan ini. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam pemantauan, kita dapat memastikan bahwa pembangunan pesisir yang dilakukan sesuai dengan standar lingkungan dan tidak merusak ekosistem alami.
Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat Pesisir: Kekurangan kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya kelestarian lingkungan adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pemasangan pagar laut ilegal. Dampak negatif dari pembangunan pagar laut yang tidak ramah lingkungan tidak diketahui oleh banyak masyarakat. Oleh karena itu, kampanye kesadaran dan pendidikan harus menjadi komponen penting dari upaya mengatasi masalah ini.
Pemerintah dan LSM dapat bekerja sama untuk membuat program pendidikan yang berfokus pada masyarakat pesisir. Pelatihan tentang teknik konservasi pesisir, seperti restorasi mangrove atau pengelolaan terumbu karang, juga dapat diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan pesisir dan dampak negatif pagar laut ilegal terhadap ekosistem laut.
Ketika masyarakat pesisir merasa memiliki dan bertanggung jawab atas lingkungan sekitar mereka, mereka akan lebih terdorong untuk menentang pembangunan yang merusak. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk menjadi aktor utama dalam pengelolaan lingkungan pesisir
mereka sendiri. Pendidikan dan partisipasi aktif ini akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diterapkan dan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan pesisir.
Kolaborasi Antar Lembaga Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta : Kerja sama yang efektif antara berbagai organisasi—pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta—sangat penting untuk memerangi pemasangan pagar laut ilegal. Pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan memerlukan kerja sama, di mana setiap orang memiliki bagian dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan dan konservasi seimbang.
Pemerintah harus membuat kebijakan pengelolaan pesisir yang luas yang berfokus pada pembangunan fisik dan aspek sosial-ekonomi. Masyarakat pesisir harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan agar kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam hal investasi yang ramah lingkungan, sektor swasta juga sangat penting. Perusahaan yang beroperasi di sektor pembangunan pesisir harus diajak untuk berkomitmen pada prinsip keberlanjutan dengan mendukung proyek konservasi dan restorasi alam. Sektor swasta dapat memberikan dukungan finansial dan teknis untuk proyek yang mendukung kelestarian ekosistem pesisir dan mengurangi dampak negatif pembangunan, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan kawasan pesisir.
Kolaborasi antara ketiga pihak ini akan meningkatkan kebijakan dan program untuk menjaga kelestarian pesisir dan mengurangi tindakan ilegal, seperti pemasangan pagar laut ilegal.
Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan dan Pemantauan: Teknologi saat ini memungkinkan kami untuk lebih efisien memantau dan memantau pembangunan di pesisir. Teknologi seperti satelit, drone, dan sistem informasi geografis (SIG) sangat efektif untuk menemukan pembangunan yang tidak sah di pesisir, termasuk pemasangan pagar laut ilegal. Teknologi ini dapat memberikan data secara real-time, memungkinkan pemerintah dan lembaga lain untuk segera menindaklanjuti pelanggaran.
Selain itu, kami dapat menggunakan teknologi pemantauan untuk mengidentifikasi area yang paling rentan terhadap kerusakan. Kami juga dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut memenuhi standar lingkungan yang sudah ditetapkan. Tindakan pencegahan yang lebih cepat dapat dilakukan dan pengawasan yang lebih efektif dapat dicapai melalui penggunaan teknologi ini. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pelaporan yang melibatkan masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk melaporkan secara langsung pelanggaran ilegal yang mereka temui di lapangan.***