Bogordaily.net – Sembilan orang sudah diperiksa buntut dari kasus Kepala Desa (Kades) minta THR Lebaran dan pemotongan dana kompensasi Sopir angkot di Bogor dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Semuanya berawal dari hal-hal kecil yang kemudian jadi gaduh.
Yang pertama, surat THR dari seorang kades. Nilainya lumayan: Rp165 juta.
Untuk apa? Untuk tunjangan hari raya. Tapi bukan untuk dirinya sendiri. Katanya sih, hanya “imbauan”.
Suratnya beredar. Viral. Ribut.
Yang kedua, lebih menggelikan.
Kompensasi dana untuk sopir angkot di Puncak Bogor dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Harusnya mereka menerima penuh.
Tapi uang itu… tersunat.
Bukan banyak, tapi cukup untuk membuat gaduh.
Bupati Bogor Rudy Susmanto segera bereaksi.
Ia tidak mau perkara ini menodai Bogor yang sedang dia rawat baik-baik.
Tim Saber Pungli bergerak.
Empat kades, satu orang Dishub, sisanya dari organisasi.
Sembilan orang dipanggil.
Semua dimintai keterangan.
“Kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini,” kata Rudy.
Ia menjanjikan hasil pemeriksaan keluar pekan depan.
Kalau ada pidananya, lanjut ke kejaksaan atau polisi.
Kalau hanya salah administrasi, ya disanksi administrasi.
Kades Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, sudah minta maaf.
Surat THR-nya katanya hanya “imbauan”.
Ia berjanji menarik kembali surat itu.
Ade tampil di video.
Mukanya kecut.
Suaranya pelan.
Tapi, setidaknya, berani mengaku salah.
Lalu soal sopir angkot.
Setelah ribut, uang mereka akhirnya dikembalikan.
Emen, perwakilan sopir, muncul di video klarifikasi.
“Saya Emen. Klarifikasi. Tidak ada sangkut paut Dishub dan Organda dalam potongan itu,” katanya.
Kasus ini menyisakan pelajaran sederhana:
Urusan kecil yang diabaikan bisa meledak jadi besar.
Apalagi jika sudah viral.***