Duit yang Tak Terlihat dan Melawan

Bogordaily.net – Penggunaan aggaran untuk rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggerang tahun 2024 menyentuh angka miliaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggerang mengkonfirmasi menggunakan anggaran tersebut untuk makan dan minum saat rapat.

Angka miliyaran tersebut dapat disentuh karena makan dan minuman yang digunakan beragam harganya mulai dari 4.5 juta hingga 2 Miliyar. Anggaran sejumlah miliyaran ini banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat untuk apa saja anggaran tersebut digunakan.

Pertanyaan semakin di perkuat dengan pernyataan dari Amud kepada wartawan yang tidak mau menjelaskan kepada media untuk apa saja anggaran tersebut dan Amud lebih memilih melemparkan pertanyaan tersebut untuk ditanyakan kepada sekretariat.

Setelah banyak pertanyaan kepada lembaga legislatif tersebut, DPRD mengemukakan sebuah pernyataan mengenai alasan dari anggaran rapat yang menyentuh angka yang fantastis.

“Rp.7,5 Miliar itu awalnya dialokasikan untuk tiga kali reses Dalam setahun dengan masing-masing dewan sebanyak 140 konstituen di dapil masing-masing” ungkap Neneng kepada wartawan (kamis, 26 September 2024).

Namun yang terjadi reses yang dilakukan oleh DPRD hanya sekali dikarenakan adanya masa transisi anggota dewan. Namun di akhir penjelasan Neneng merasa percaya diri dan mengatakan bahwa dengan jumlah anggaran tersebut seharusnya masih kurang untuk melakukan rapat tersebut.

Karena hal tersebut Pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengemukakan sebuah pendapat yaitu “Kalau kinerja dari anggota dewan ini dari waktu ke waktu tidak tertib, misalnya banyak kursi kosong saat paripurna akhirnya kan mencuat, ada complain dari publik, karena itu kan uang rakyat” (Faktakini.id, 28 September 2024. Dan Adib Miftahul menyimpulkan bahwa anggaran tersebut terlalu besar dan mubadzir jika anggota dewannya jarang datang.

Dalam perspektif masyarakat, penggunaan anggaran saat rapat DPRD Tanggerang yang menyentuh angka miliaran menimbulkan tanda tanya besar mengenai sejauh mana dana publik dikelola dengan bijak. Alih-alih menjelaskan diawal, pihak DPRD lebih memilih menutupi kegunaan dari anggaran tersebut, yang menunjukkan bahwa sikap menutup nutupi pertanyaan dari publik.

Yang seharusnya ini sudah menjadi hak rakyat utuk mengetahui untuk apa saja uang rakyat digunakan terutama Ketika angka yang dikeluarkan sangat fantastis. Sikap ini dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa DPRD belum siap bertanggung jawab secara langsung kepada publik, yang seharusnya merupakan prinsip dasar untuk wakil rakyat.

DPRD baru menjelaskan disaat sudah banyak masyarakat yang berspekulasi negatif tentang penggunaan anggaran tersebut. Hal tersebut menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada DPRD itu sendiri karena tidak menjelaskan dari awal bahwa anggaran tersebut merupakan kesalahan dan perubahan mendadak dari pihak DPRD.

Oleh karena itu dengan anggaran sebesar itu yang seharusnya untuk melakukan tiga kali reses, tetapi hanya digunakan sekali karena masa transisi yang dilakukan oleh DPRD. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perencanaan dari DPRD kurang dipersiapkan lebih matang dan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.  Oleh karena itu DPRD terlihat melakukan pemborosan uang rakyat yang seharusnya dapat digunakan untuk prioritas masyarakat, seperti melakuakan infrastruktur untuk masyarakat, dsb.

Disaat memberikan penjelasan mengenai anggaran Rp.7,5 miliar yang digunakan untuk tiga kali reses dalam setahun dengan masing-masing reses melibatkan 140 konstituen di setiap daerah pemilihan (dapil). Seharusnya hal ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengakuan kesalahan supaya citra DPRD ini naik, namun di sisi yang lain penjelasan Neneng justru menyatakan anggaran tersebut sebetulnya masih kurang.

Hal tersebut membuktikan bahwa DPRD defensif dan juga seakan melawan kritik yang dilontarkan oleh publik, dan juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terhadap kurangnya DPRD dalam menerima kritik dari masyarakat.

Hal pertama yang tertuju oleh masyarakat adalah perkataan Neneng bahwa anggaran tersebut masih kurang, hal ini menimbulkan keheranan masyarakat. Bagaimana mungkin anggaran sebesar itu tidak cukup, sementara itu reses yang direncanakan hanya dilakukan sekali, bukan tiga kali yang seperti direncanakan sebelumnya?

Hal ini menimbulkan spekulasi masyarakat kepada DPRD bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan tidak didasarkan perhitungan dan kebutuhan yang prioritas. Masyarakat tentunya berharap bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini digunakan untuk kepentingan masyarakat dan juga dapat di pertanggung jawabkan.

Selain masalah dari pertanyaan yang dikeluarkan publik semakin banyak, sikap melawan Neneng ini menggambarkan kurangnya koordinasi pada komunikasi di internal DPRD. Karena awalnya Amud melemparkan pernyataan bahwa jika ingin menanyakan lebih lanjut sebaiknya di tanyakan kepada secretariat, namun disaat ditanya langsung Neneng bersikap defensive dan tidak konsisten dengan fakta yang ada. Hal ini menyebabkan kredibilitas DPRD menurun karena sikap defensif tersebut.

Kemudian karena hal tersebut pembangunan dapat hancur karena citra DPRD yang buruk di mata publik ini dapat mempengaruhi kerja sama antara DPRD dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti lembaga pemerintah daerah atau kementrian. Karena kerja sama yang baik merupakan kunci keberhasilan dari pembangunan.

Dan yang terakhir dan paling penting adalah dengan sikap melawan tersebut dapat mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran akan meraih kepercayaan publik dan mempertahankan kepercayaan publik. Karena publik/masyarakat merupakan hal yang amat penting bagi lembaga pemerintah. Sikap defensive dan tidak transparan tersebut lah yang merusak kepercayaan publik.

Demi rasa hormat kepada lembaga kepemerintahan, hendaknya janganlah kalian merusak keterpercayaan publik, tetapi jagalah dan bangkitkanlah kepercayaan itu dengan trasnparansi, akuntabilitas dan kesadaran tanggung jawab kalian kepada masyarakat.

Janganlah uang membuat kalian tidak melihat bahwa negara ini masih banyak membutuhkan peningkatan, jika kalian tidak dapat meraih dan mempertahankan kepercayaan ini maka masyarakat akan mengarah dan bertuju kemana? Kalian adalah pilihan rakyat dan kita akan malu kepada para pendiri sebelumnya jika melihat bahwa lembaga pemerintah yang sekarang melakukan hal-hal tersebut.***