Bogordaily.net – Tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat kini sudah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.
Desakan ini menjadi satu dari delapan tuntutan yang dilayangkan para mantan jenderal kepada pemimpin yang juga lahir dari rahim militer itu.
Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, memastikan bahwa Prabowo mendengar dan memahami aspirasi tersebut.
“Presiden menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Kita tahu, beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian,” kata Wiranto usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Kamis, 24 April 2025.
Namun, Prabowo tak akan gegabah. Meski berasal dari tradisi yang sama, Presiden memilih bersikap hati-hati.
“Tentu Presiden tidak bisa serta-merta menjawab itu, spontan menjawab tidak bisa,” ujar Wiranto.
Menurut dia, Prabowo tengah mencermati secara seksama isi pernyataan dan usulan para purnawirawan. “Karena ini masalah fundamental,” ujarnya.
Delapan tuntutan yang disampaikan antara lain mencakup ajakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli serta usulan pergantian Wakil Presiden. Forum Purnawirawan yang menyuarakan aspirasi ini berisi tokoh-tokoh senior seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, hingga Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Di tengah riuh tuntutan tersebut, Prabowo justru menekankan pentingnya ketenangan. Ia berharap masyarakat tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan.
“Beliau menyampaikan kepada saya, agar masyarakat tidak ikut berpolemik karena hanya akan menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kebersamaan bangsa,” ujar Wiranto.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Prabowo tak ingin langkahnya tergesa oleh tekanan politik internal.
Sebagai Kepala Negara sekaligus Panglima Tertinggi, ia memilih meramu keputusan dari banyak sumber, bukan hanya satu suara.***