TERIMA KASIH Bambang Tri.
Masih adakah orang yang dapat membuktikan bahwa Ijazah Jokowi bener ada? Ketakutaan Jokowi bahwa “Ijazah Palsu” itu adalah sebuah tindakan kriminal.
Terima kasih Bambang Tri telah menunjukan fakta, pahlawan selalu benar konsekuensinya masuk penjara dengan delik yang mengada-ada.
Jika Jokowi memiliki Ijazah asli ada, iya pasti tidak akan seheboh ini?
Saya mengutip tulisan GM di Facebooknya. Isinya begini:
Ijasah adalah sebuah kesepakatan: selembar dokumen yang disetujui kalangan tertentu untuk menandai secara resmi prestasi tertentu. Seperti SIM bagi sopir bis.
Dokumen itu tak menjamin prestasi di semua hal. Dan sebagaimana SIM, hanya berlaku selama waktu terbatas.
Seorang “sarjana” (istilah ini tak tepat dipakai buat lulusan S-3) sebenarnya perlu diuji kembali sewaktu-waktu.
Penting sekalikah dokumen yang berupa ijasah itu? Penting, tapi tak penting sekali. Malah sering tak jelas gunanya. Soedjatmoko tak kita ketahui di mana ia lulus, apa pula gelarnya (yang bukan gelar penghormatan) mekipun ia disebut sebagai intelektual Indonesia terkemuka yang pernah jadi Rektor Universitas PBB di Tokyo. Juga Rendra, yang tak selesai kuliah di UGM tapi kemudian dihormati sebagai doktor honoris causa di sana.
Kita perlu menyadari tak pantas ada pemujaan kepada ijazah — pemujaan yang kini sudah mirip takhayul.
Kini desakan mengebu-gebu agar mantan Presiden Jokowi memperlihatkan ijazah asli dari Fakultas Kehutanan UGM. Menurut saya, itu tak perlu berlebihan hingga mengalhkan perhatian dari apa yang gawat, yakni salah kebijakan ekonomi yang lebih besar pasak daripada tiang ala Presiden Prabowo. Desakan soal ijazah Jokowi itu bukan gerakan reformasi atau revolusi di bidang pendikan kita yang buruk ini.
Desakan itu hanya menguji kejujuran Jokowi di satu hal — yakni dalam riwayat sekolah tingginya. Jika terbukti Jokowi di sini tidak jujur, lalu apa? Mungkin kita hanya akan beroleh sebuah cerita skandal.
Kesalahan Jokowi yang lebih besar: campur tangan kekuasaannya dalam memprioritaskan Gibran, anak sulungnya, untuk jadi wakil presiden seperti Bung Hatta.
Dan untuk itu ia telah menerabas kepatutan, rasa keadilan umum, dan aturan konstitusi.
Oleh: Setya Dharma Pelawi, Senior ProDem