Bogordaily.net – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkap adanya dugaan pemotongan insentif sebagai kompensasi libur narik bagi para sopir angkot di jalur Puncak Kabupaten Bogor yang diberikan oleh pemerintah provinsi selama lebaran.
Dalam keterangannya, Dedi menyatakan telah menerima informasi bahwa bantuan yang seharusnya diterima sopir angkot hanya sampai Rp800 ribu dari total Rp1 juta yang seharusnya mereka terima.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Dedi mengutus Haji Mumu ke Bogor guna melakukan investigasi langsung.
Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan bahwa terdapat pemotongan terhadap insentif sopir Angkot di jalur puncak sebesar Rp200 ribu oleh oknum yang diduga berasal dari Dinas Perhubungan (Dishub), Organda, dan Koperasi Komunitas Sopir (KKSU).
Seorang sopir angkot bernama Emen, yang telah berprofesi sejak tahun 1996, mengungkapkan bahwa pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan sebagai
‘keikhlasan yang ditargetkan’. Uang yang dipotong diduga disalurkan kepada beberapa pihak yang mengatasnamakan organisasi pengelola angkot.
Dedi menegaskan bahwa insentif ini seharusnya diterima secara utuh oleh para sopir angkot sebagai bentuk kompensasi atas kebijakan pembatasan operasional mereka saat momen-momen tertentu, seperti libur lebaran dan liburan sekolah.
Ia juga menyatakan bahwa ke depannya, bantuan semacam ini akan disalurkan melalui rekening bank agar menghindari praktik pemotongan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Dedi menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemotongan dana tersebut.
Ia meminta para sopir angkot yang menjadi korban untuk bersedia menjadi saksi dalam proses hukum yang akan ditempuh.
Selain menyoroti masalah insentif, Dedi juga menyinggung solusi jangka panjang untuk angkutan umum di Bogor.
Salah satu gagasannya adalah menggandeng perusahaan mobil listrik untuk memberikan solusi kepemilikan kendaraan tanpa uang muka bagi para sopir angkot, serta menata ulang trayek dan fasilitas angkot agar lebih nyaman bagi penumpang.
Dedi menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawasi dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan dalam distribusi bantuan bagi rakyatnya.
“Saya ingin rakyat saya tidak ada yang susah hidupnya. Jika ada yang memotong hak mereka, saya akan proses secara hukum,” ujarnya dalam tayangan YouTube di chanal pribadinya.
Investigasi terkait kasus ini masih terus berjalan, dan Gubernur Dedi Mulyadi berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh insentif yang telah dialokasikan dapat diterima sepenuhnya oleh para penerima manfaat.***