Bogordaily.net – Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis, 1 Mei 2025, di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah yang disambut antusias oleh berbagai elemen gerakan buruh.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menerima undangan dari serikat buruh dan menyatakan kesediaannya untuk hadir.
“Presiden memandang buruh sebagai elemen kunci dalam ekonomi nasional. Pemerintah, pengusaha, dan buruh harus bekerja sama demi kemajuan bersama,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu 30 April 2025.
Peringatan May Day tahun ini akan mencatat sejarah baru dengan kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara puncak di Lapangan Monas, Jakarta. Ini menjadi kali kedua dalam sejarah Indonesia, setelah Presiden Soekarno, seorang kepala negara hadir langsung dalam perayaan buruh nasional.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut kehadiran Prabowo hal ini, menurut Iqbal, mencerminkan perhatian dan keberpihakan terhadap perjuangan kaum pekerja.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, juga mengapresiasi langkah tersebut. “Ini momen bersejarah bagi gerakan buruh. Kehadiran Presiden membawa harapan baru bagi kesejahteraan buruh dan kebangkitan industri nasional,” kata Jumhur.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KSBSI, Hendrik Hutagalung, menilai kehadiran Presiden merupakan wujud nyata kepemimpinan yang mengayomi.
“Kami mengacungkan jempol. Ini selaras dengan harapan buruh agar pemerintah hadir dan mendengarkan aspirasi,” ujarnya.
Sinergi Demi Capai Pertumbuhan 8 Persen
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara serikat pekerja, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Buruh dipandang sebagai pilar utama ekonomi, sehingga perlu ada kerja sama yang erat dan setara antara pekerja, pemerintah, dan industri.
Dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global, penguatan dialog antara pengusaha dan serikat pekerja dinilai semakin penting.
Komunikasi terbuka dan kesadaran bersama untuk menciptakan kesejahteraan yang adil menjadi fondasi agar tak ada pihak yang merasa dirugikan.
Pemerintah juga mendorong semua elemen buruh untuk bersatu dan mengambil peran aktif dalam upaya memperkuat ekonomi nasional, tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial dan mekanisme yang berlaku.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo optimistis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ia menegaskan pentingnya efisiensi dan pengelolaan ekonomi berbasis logika dan perhitungan akurat, serta menolak pemborosan dan praktik tidak efektif.***