Bogordaily.net – Diera digital saat ini, media sosial telah menjadi platform dominan dalam interaksi politik di Indonesia. Salah satu fenomena yang muncul adalah peran buzzer politik, yang merujuk pada individu atau kelompok yang secara terorganisir menyebarkan pesan untuk memengaruhi opini publik dan politik. Dengan pesatnya penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik, buzzer politik berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang berbagai isu, termasuk regulasi politik yang sedang berlangsung.
Artikel ini akan membahas bagaimana buzzer mengubah regulasi politik di Indonesia, dengan fokus pada aspek komunikasi dan dampaknya terhadap pembentukan opini publik. Pengaruh buzzer dapat dilihat dalam cara mereka mengelola narasi, baik yang mendukung maupun menentang kebijakan pemerintah, serta bagaimana mereka memengaruhi proses pembuatan keputusan politik.
Strategi Komunikasi Buzzer dalam Kampanye Politik
Buzzer politik menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk memengaruhi opini publik, salah satunya dengan cara memanipulasi informasi yang beredar di media sosial. Menurut penelitian Faulina dan Chatra (2021), strategi yang diterapkan oleh buzzer terbagi menjadi dua jenis: kampanye negatif dan kampanye positif.
Kampanye negatif bertujuan untuk menyerang atau menurunkan citra lawan politik, sementara kampanye positif dirancang untuk mempromosikan karakter atau kebijakan pihak yang disponsori.
Kedua jenis kampanye ini memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik, yang dapat memengaruhi regulasi politik yang tengah digulirkan. Buzzer sering kali menciptakan polarisasi melalui media sosial dengan membentuk narasi yang bisa mempengaruhi kebijakan yang sedang dibahas oleh pemerintah.
Pada pemilu 2024, misalnya, buzzer memiliki peran krusial dalam menentukan arah dukungan politik melalui penyebaran konten di platform seperti Twitter dan Facebook. Penelitian Zebua et al menunjukkan bahwa buzzer dapat menyebarkan informasi atau opini yang dapat memengaruhi pembentukan persepsi publik mengenai calon presiden, partai politik, atau regulasi tertentu.
Dalam kasus kebijakan yang kontroversial, buzzer memiliki kemampuan untuk menambah tekanan pada masyarakat dan pemerintah melalui interaksi yang intens di dunia maya. Meskipun buzzer dapat meningkatkan keterlibatan politik, penggunaan mereka juga dapat menurunkan kualitas debat politik, karena sering kali pesan yang disampaikan bersifat emosional dan tidak berbasis fakta.
Dampak Buzzer terhadap Regulasi Politik dan Kebijakan Publik
Penggunaan buzzer dalam kampanye politik memiliki dampak yang besar terhadap regulasi politik dan kebijakan publik. Sebagai alat komunikasi yang efisien, buzzer dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui manipulasi opini publik.
Kurniawati mengemukakan bahwa buzzer berperan sebagai agen yang mendukung atau menentang kebijakan tertentu dengan cara yang sangat terorganisir. Mereka sering berfungsi sebagai saluran untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi alat untuk melawan kebijakan yang dianggap tidak populer. Dalam beberapa kasus, buzzer dapat menyebarkan pesan yang mendistorsi informasi dan menyesatkan publik, yang berisiko merusak proses demokrasi.
Lebih lanjut, dalam penelitian oleh Widodo, disebutkan bahwa buzzer dapat memanipulasi opini masyarakat dengan cara mengarahkan narasi yang mendukung atau menentang kebijakan atau regulasi tertentu.
Misalnya, ketika ada regulasi yang kontroversial seperti RUU Cipta Kerja, buzzer dapat menciptakan opini yang mendukung atau menentangnya. Melalui kekuatan media sosial, pesan-pesan ini dapat menciptakan efek gelombang yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, yang akhirnya mengarah pada perubahan atau pengesahan regulasi yang dimaksud.
Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh buzzer terhadap pembuatan keputusan politik sangat besar, meskipun dampaknya dapat bersifat sementara atau bahkan merugikan bagi keberlanjutan regulasi yang ada.
Di sisi lain, buzzer juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mempercepat reformasi kebijakan, dengan memperkenalkan opini alternatif yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menanggapi pengaruh buzzer dengan cermat, baik dalam hal pembuatan kebijakan maupun dalam upaya menjaga kualitas informasi yang beredar di masyarakat.
Regulasi yang jelas mengenai penggunaan media sosial dapat membantu mengendalikan dampak negatif dari penggunaan buzzer dalam konteks politik.
Buzzer politik memainkan peran yang semakin besar dalam mengubah regulasi politik di Indonesia melalui strategi komunikasi yang mereka gunakan untuk memengaruhi opini publik. Dengan kemampuan mereka untuk menyebarkan narasi, baik positif maupun negatif, buzzer memiliki potensi besar untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.
Namun, meskipun buzzer dapat mempercepat proses politik atau memperkenalkan opini baru, penggunaan mereka juga membawa risiko penyebaran informasi yang tidak akurat dan merusak kualitas debat publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan adanya regulasi yang efektif dan transparansi dalam penggunaan media sosial, guna menjaga keberlanjutan demokrasi dan integritas proses politik.***
M. Andryan Shevchenko, Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB