Bogordaily.net – Di tengah lengangnya lalu lintas dini hari Rabu, 23 April 2025, tanpa seremoni, tanpa pengumuman besar-besaran, tarif tol layang Bogor Ring Road (BORR) resmi naik.
Kenaikan ini berlaku pada ruas Simpang Yasmin hingga Semplak, bagian dari seksi tol layang yang kerap menjadi akses utama penglaju harian di wilayah Bogor dan sekitarnya.
Besaran kenaikan bervariasi, mulai dari Rp 500 hingga Rp 1.500 tergantung jenis kendaraan dan ruas yang dilalui.
Untuk kendaraan golongan I—mobil pribadi dan sejenisnya—tarif dari Sentul Selatan menuju Simpang Semplak naik menjadi Rp 16.000 dari sebelumnya Rp 15.000.
Kenaikan ini merupakan bagian dari penyesuaian tarif berkala yang diatur melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 398/KPTS/M/2025.
Kementerian PUPR menyatakan penyesuaian tarif ini mempertimbangkan tingkat inflasi nasional sejak penyesuaian terakhir, yaitu sebesar 5,05 persen selama periode Januari 2023 hingga Februari 2025.
Dalam keterangan resminya, PT Marga Sarana Jabar—pengelola jalan tol BORR—menyebutkan bahwa kenaikan tarif disertai peningkatan layanan.
Salah satunya berupa penambahan mesin top up elektronik guna mempercepat transaksi di gerbang tol.
Namun, kenaikan ini memunculkan pertanyaan di kalangan pengguna jalan. Apakah peningkatan pelayanan sebanding dengan beban tambahan yang harus ditanggung pengemudi harian?
Tempo menemukan bahwa ruas BORR, terutama seksi layang Simpang Yasmin–Semplak, telah menjadi jalur vital penghubung kawasan perumahan, bisnis, dan industri ringan.
Dengan minimnya opsi transportasi publik yang efisien, masyarakat tak memiliki banyak pilihan selain menggunakan kendaraan pribadi.
Kenaikan tarif sekecil apa pun akan berdampak langsung, terutama bagi kalangan menengah yang bergantung pada rute ini untuk mobilitas kerja.
Di sisi lain, data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat volume kendaraan di ruas BORR terus meningkat setiap tahunnya.
Tingkat pertumbuhan kendaraan mencapai rata-rata 7 persen per tahun, menjadikan BORR salah satu jalur tol dengan lalu lintas tertinggi di wilayah penyangga Jakarta.
Kenaikan ini bukan yang terakhir. Menurut regulasi, evaluasi tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali.
Bila inflasi tetap tinggi, pengguna jalan tol harus bersiap menghadapi lonjakan berikutnya.***