Bogordaily.net – Tradisi wisuda dengan mengenakan toga yang kini kerap dilakukan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA, menuai sorotan.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bangkalan, Moh Yakub, angkat bicara terkait fenomena ini yang belakangan menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.
Menurut Yakub, penggunaan toga dalam acara pelepasan atau perpisahan siswa seharusnya hanya dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di jenjang perguruan tinggi dan resmi menyandang gelar sarjana (S1).
Ia menilai, praktik wisuda siswa di sekolah dasar hingga menengah tidak sesuai dengan makna sebenarnya dari wisuda.
“Tidak boleh menggunakan toga karena itu bukan S1 atau mahasiswa. Jadi pelepasan cukup dilaksanakan dengan tasyakuran dan doa bersama karena sudah lulus,” tegas Yakub.
Pernyataan ini disampaikan di tengah berlangsungnya Ujian Akhir Semester (UAS) bagi siswa kelas VI SD yang tengah menyelesaikan tahap akhir sebelum dinyatakan lulus. Ia mengingatkan bahwa momentum kelulusan tidak harus dirayakan secara berlebihan.
Yakub menegaskan bahwa pelepasan siswa SD hingga SMP bukan merupakan kegiatan wajib dalam kalender pendidikan.
Kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga masing-masing, selama tidak bertentangan dengan arahan dari Kementerian Pendidikan.
“Pelepasan siswa cukup dilakukan dalam bentuk sederhana seperti tasyakuran dan doa bersama di sekolah masing-masing. Itu pun tidak boleh memberatkan wali murid dan orangtua siswa,” jelasnya.
Ia berharap sekolah-sekolah tidak menjadikan acara pelepasan sebagai beban tambahan bagi orang tua, baik dari segi biaya maupun kewajiban membeli pakaian khusus seperti toga.
Menurutnya, esensi pendidikan adalah pembentukan karakter dan pencapaian akademik, bukan seremoni berlebihan.
Kontroversi wisuda di tingkat sekolah dasar hingga taman kanak-kanak memang telah menjadi perbincangan hangat secara nasional.
Sebagian masyarakat menilai kegiatan tersebut memberi kebanggaan tersendiri bagi anak dan orangtua, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk pemborosan yang tidak sesuai konteks.***