Bogordaily.net – Lima tahun setelah Kementerian BUMN meresmikan pembentukan Holding BUMN Farmasi dengan harapan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara mandiri di sektor kesehatan, kondisi yang terjadi saat ini justru jauh dari harapan.
Holding yang dipimpin oleh PT Bio Farma (Persero) bersama PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT INUKI (Persero) kini menghadapi ancaman krisis yang kompleks.
Tujuan awal pembentukan Holding BUMN Farmasi pada 2020 adalah untuk menciptakan efisiensi, meningkatkan daya saing global, serta mendukung kemandirian industri farmasi dalam negeri.
Namun, pada usianya yang kelima tahun ini, holding justru terjerumus ke dalam situasi pelik yang ditandai oleh kerugian keuangan, lemahnya sinergi antar entitas, hingga berbagai persoalan internal yang belum terselesaikan.
Krisis Holding BUMN Farmasi
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA), Ridwan Kamil, menyebut bahwa krisis yang dialami holding saat ini adalah bukti nyata dari gagalnya kepemimpinan dan lemahnya peran sentral holding dalam mengoordinasikan seluruh entitas di bawahnya.
“Sejak dibentuknya Holding BUMN Farmasi 5 tahun lalu, semua pihak berharap suatu saat BUMN Farmasi ini akan lebih kuat dan menjadi perusahaan farmasi nomor satu baik nasional ataupun global,” kata Kamil di Jakarta, Senin (19/05/2025).
Menurut Kamil, harapan tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Holding ini memiliki dukungan kuat dari pemerintah dan juga aset yang besar.
“Holding BUMN Farmasi ini selain pasti akan didukung penuh pemerintah, juga memiliki aset sebesar Rp32,25 triliun yang seharusnya bisa membuat BUMN Farmasi sebagai pemain penting dalam industri farmasi nasional,” jelasnya.
Sayangnya, kata dia, kondisi aktual jauh dari cita-cita. Dalam lima tahun perjalanannya, holding justru terpuruk ke dalam krisis multidimensi. Salah satu kasus yang menonjol adalah skandal korupsi yang melibatkan jajaran direksi Indofarma sebelumnya, serta krisis yang melanda hampir seluruh aspek perusahaan.
“Fakta menunjukan sebaliknya, holding BUMN Farmasi setelah berjalan selama 5 tahun sedang menuju jurang krisis yang dalam. Skandal korupsi dari direksi sebelumnya, Indofarma selama 2 tahun ini mengalami krisis multidimensi, mulai dari krisis keuangan, operasional, kepercayaan, sampai kemanusiaan semuanya ada dan terjadi secara bersamaan,” tegas Kamil.
PT IGM Dinyatakan Pailit
Puncaknya, pada Februari 2025, anak usaha Indofarma yaitu PT IGM dinyatakan pailit oleh pengadilan, memperburuk kondisi perusahaan induk.
Selain Indofarma, Kamil juga menyinggung Kimia Farma yang hingga kini belum terbuka ke publik mengenai masalah internalnya. Ia membandingkan transparansi antara dua perusahaan tersebut.
“Masalah di BUMN Farmasi bukan hanya ada di Indofarma juga Kimia Farma. Yang membedakannya, di Indofarma semua terungkap dan transparan sehingga diketahui penyebab utamanya, sedang di Kimia Farma tidak terungkap,” ujarnya.
RDP antara Komisi VI DPR RI dan Holding BUMN Farmasi
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan Holding BUMN Farmasi pada 8 Mei 2025 lalu, data kerugian yang terungkap semakin memperjelas kondisi kritis holding ini. Dari laporan keuangan, tercatat kerugian besar selama dua tahun berturut-turut.
“Dalam laporan keuangan 2023 dan 2024 Holding Farmasi amblas terus. Tahun 2023 rugi Rp2,04 triliun dan 2024 rugi lagi Rp1,16 triliun. Penyumbang terbesar kerugian tersebut datangnya dari Kimia Farma dan kemudian baru Indofarma,” kata Kamil.
Kamil menambahkan, selama akar permasalahan di Kimia Farma belum terbuka dan langkah penyelamatan terhadap Indofarma belum dilakukan secara sistematis, maka kerugian kemungkinan besar akan terus berulang.
“Indofarma sudah terjadi efisiensi tapi tidak ada modal kerja untuk menyelesaikan kewajiban pada karyawan dan keberlangsungan usaha. Kimia Farma rugi dan punya hutang yang super besar. Bio Farma juga belum tentu baik-baik saja. Mungkin ini hanya puncaknya saja dari fenomena gunung es, padahal di bawah permukaan segudang masalah bisa meledak setiap saat bagaikan bom waktu,” ungkapnya.
Ketika ditanya soal masa depan holding, Kamil menilai hal itu akan sangat tergantung pada keputusan pemegang saham dan kualitas direksi yang ditunjuk pemerintah.
Harapan Menuju Lebih Baik
Ia berharap pemilihan direksi tidak hanya sekadar mengisi jabatan, tetapi benar-benar diisi oleh sosok yang mumpuni, berpengalaman, dan memiliki jaringan pendanaan kuat.
“Kalau Direksi yang dipilih sudah tepat pasti BUMN Farmasi ini akan terhindar dari krisis, tapi kalau sebaliknya akan makin rusak. Direksi yang dibutuhkan saat ini adalah Direksi yang bisa memimpin, memiliki jaringan lembaga pendanaan yang kuat yang bisa membawa BUMN Farmasi selamat dari ancaman bencana krisis,” ucapnya.
Namun ia mengkritik kondisi yang terjadi saat ini di mana banyak direksi dan konsultan yang dilibatkan, namun tak ada hasil nyata.
“Bukan seperti Direksi yang sekarang maupun sebelumnya. Di holding saja ada 8 direksi, dengan banyak konsultan yang direkrut yang saya dengar sudah menghabiskan dana 200 miliar tapi tidak ada keputusan apa pun. Kementerian BUMN harus cari calon Direksi selain yang kuat, integritas, faham bisnis dan punya track record yang mumpuni di industri farmasi,” pungkas Kamil.***