Bogordaily.net – Suasana haru menyelimuti RSUD Pameungpeuk, saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi datang menjenguk keluarga korban tewas dalam insiden ledakan Garut saat proses pemusnahan amunisi tak layak pakai.
Ledakan tragis ini terjadi di kawasan militer dan menewaskan sejumlah pekerja sipil yang diketahui turut membantu proses pemusnahan.
Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi tidak hanya memberikan ucapan duka, tetapi juga menyampaikan komitmen nyata untuk membantu para keluarga korban yang ditinggalkan.
Ia tampak berbincang langsung dengan pihak keluarga dan melihat kondisi jenazah para korban di ruang forensik rumah sakit.
“Untuk anak-anaknya yang belum menikah, itu menjadi tanggung jawab gubernur. Mereka pendidikannya, kehidupan sehari-harinya, biar nanti kami yang mengambil alih tanggung jawab itu,” kata Dedi di hadapan keluarga korban.
Dedi memastikan bahwa setiap keluarga korban akan mendapat santunan senilai Rp 50 juta per orang, serta dukungan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi bagi anak-anak korban yang masih sekolah.
“Nilai perorangan Rp 50 juta. Untuk yang sekolah, kami tanggung sampai kuliah. Ini bentuk tanggung jawab dan kepedulian kami agar mereka tetap bisa melanjutkan masa depan,” tambahnya.
Dedi juga menjelaskan bahwa para korban merupakan warga sipil yang telah lama bekerja secara rutin mendampingi TNI dalam proses pemusnahan amunisi.
Berdasarkan penuturan keluarga, beberapa di antara korban bahkan sudah lebih dari 10 tahun menjalani profesi ini.
“Mereka bekerja di sana. Sudah cukup lama, ada yang sampai 10 tahun membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap harinya. Dan memang sudah berpengalaman,” ujar Dedi.
Insiden ledakan yang menewaskan mereka diduga terjadi saat proses pemusnahan amunisi tak layak pakai.
Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak militer mengenai penyebab pasti ledakan dan prosedur keselamatan yang diterapkan saat kejadian.
Masyarakat pun menaruh harapan besar kepada pemerintah agar kejadian ini menjadi perhatian serius.
Tidak hanya sebagai musibah, tetapi juga sebagai evaluasi menyeluruh terkait keterlibatan pekerja sipil dalam aktivitas militer berisiko tinggi.
Sementara itu, keluarga korban masih dalam kondisi berduka mendalam. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan terus mendampingi keluarga korban secara psikologis dan administratif dalam proses lanjutan penanganan kasus ini.***