Bogordaily.net – Pemerintah Kota Bogor (Pemkot ) menggandeng TNI untuk mendidik pelajar bermasalah yang suka tawuran akan dikirim ke barak militer lewat pendidikan berdisiplin militer.
Para pelajar Kota Bogor yang kerap terlibat tawuran dan kenakalan remaja lainnya tampaknya akan segera menghadapi “sekolah” dengan suasana berbeda.
Pemerintah Kota Bogor tengah menyiapkan program pendidikan berdisiplin militer bagi anak-anak yang dianggap nakal dan memerlukan pembinaan khusus. Mereka akan dikirim ke barak militer.
Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemkot Bogor dengan Komando Distrik Militer 0606 Kota Bogor, serta dua satuan militer aktif: Batalyon Infanteri 315/Garuda dan Pusat Pendidikan Zeni TNI AD (Pusdikzi).
Kedua lokasi militer yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Bogor, akan difungsikan sebagai tempat pendidikan alternatif dengan pendekatan militeristik.
“Ini bagian dari pembangunan manusia. Kita tidak hanya bangun jalan dan gedung, tapi juga karakter,” ujar Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.
Menurut Dedie, pendekatan militer dipilih karena dinilai mampu menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa hormat pada otoritas.
Komandan Kodim 0606 Kota Bogor, Letkol Dwi Agung Prihanto, menyebut dua lokasi yang disiapkan sangat representatif untuk pelaksanaan program ini.
“Saat ini kami masih menunggu finalisasi mekanisme dari pemerintah kota,” katanya. Program direncanakan mulai bergulir awal Juni.
Gagasan ini merupakan bagian dari program serupa yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi.
Ia menilai pendidikan model barak militer bisa menjadi jawaban atas kenakalan pelajar yang tak tertangani oleh sistem pendidikan konvensional.
Sementara itu, dukungan datang dari sejumlah pejabat, termasuk mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.
“Kalau Jawa Barat berhasil, kami akan mendorong agar model ini diadopsi secara nasional,” ujar Pigai setelah menerima Gubernur Dedi Mulyadi awal Mei lalu.
Namun di balik pujian, muncul pula kekhawatiran. Sejumlah pemerhati anak menilai pendidikan dengan pendekatan militer bisa menimbulkan trauma jika tidak diimbangi pendekatan psikologis dan perlindungan anak.
Aktivis menyuarakan pentingnya transparansi dalam perekrutan peserta serta keterlibatan ahli pendidikan dan psikologi dalam menyusun kurikulum.
Dedie memastikan program ini bukan bentuk hukuman, melainkan alternatif pembinaan. “Bukan untuk menghukum, tapi memberi kesempatan membentuk ulang perilaku anak-anak itu,” katanya soal pelajar Kota Bogor yang akan kirim ke barak militer.***