Bogordaily.net – Suasana ruang rapat Wali Kota Bogor, Rabu siang, 18 Juni 2025, tidak seperti biasanya. Sebuah audiensi resmi digelar.
Di balik meja panjang, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menerima tamu dari kalangan pelaku usaha: jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor yang kini dipimpin Maryati Dona Hasanah.
Di hadapannya, sebuah Surat Keputusan diserahkan—SK yang disebut-sebut sebagai satu-satunya dokumen sah dari Kadin Jawa Barat versi Anindya Bakrie.
Dona tidak datang sendirian. Ia membawa serta tim lengkapnya. Termasuk Wakil Ketua Bidang Organisasi, Yus Ruswandi dan Ketua Dewan Penasihat Kadin Kota Bogor Radjab Tampubolon.
Tujuannya jelas: memperkenalkan formasi baru Kadin Kota Bogor dan menguatkan legitimasi kelembagaan di tengah bayang-bayang dualisme organisasi yang masih membayangi struktur Kadin di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
“Ini adalah mandat langsung dari Bapak Agung Suryamal,” kata Dona.
Agung Suryamal, yang kini menjabat sebagai Ketua Caretaker Kadin Jawa Barat, disebut Dona sebagai pemegang mandat resmi dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.
“Pak Agung mendapat legitimasi langsung. Tandatangan SK-nya pun dari Anindya Bakrie. Jadi kami bergerak berdasarkan legalitas yang jelas,” tegasnya.
Pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi. Di dalamnya mengandung pesan politik organisasi yang kuat: penegasan bahwa Kadin Kota Bogor versi Dona adalah kepengurusan sah, baik secara de facto maupun de jure.
Dan Wali Kota Bogor, menurut Dona, menerima pesan itu dengan terbuka.
“Pak Wali sangat mengapresiasi dan menerima kepengurusan kami. Beliau bahkan mendorong agar Kadin terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Bogor,” ujar Dona.
Di sisi lain, Wakil Ketua Yus Ruswandi menekankan pentingnya landasan hukum dalam menjaga posisi organisasi.
“Pak Wali jelas melihat aspek legal standing. Dan hari ini, kami bawa legalitas itu. SK yang kami serahkan berasal dari struktur nasional Kadin yang sah,” katanya.
Namun, audiensi ini hanyalah satu episode dari cerita yang lebih kompleks. Sejak terjadinya dinamika internal di tubuh Kadin Jawa Barat, muncul lebih dari satu faksi yang mengklaim sebagai pemegang otoritas resmi.
Konflik ini berakar dari perbedaan tafsir legalitas dan loyalitas terhadap kepengurusan pusat. Dona dan timnya memilih tegak lurus pada struktur yang mereka sebut resmi.
Meski belum sepenuhnya meredam dualisme yang ada, audiensi ini menandai langkah strategis Dona dalam mengukuhkan posisinya di level lokal.
Di hadapan Dedie, ia bukan hanya membawa SK, tapi juga membawa pesan konsolidasi: bahwa Kadin, di tengah pusaran tarik-menarik kepentingan, masih ingin menjadi mitra strategis pemerintah kota.
Seperti di banyak daerah lain, Kadin bukan sekadar organisasi pengusaha. Ia adalah entitas politik, sosial, dan ekonomi.
Dan di Bogor, siapa yang memegang kendali Kadin bisa berarti memegang kunci jejaring bisnis kota hujan itu.
Audiensi dengan Wali Kota mungkin tampak formal, tapi di baliknya ada pernyataan sikap: ini kami, dan kami sah.***