Bogordaily.net – Donal Trump, Presiden Amerika Serikat, baru-baru ini mengumumkan keputusan kontroversial dengan menghentikan pasokan obat untuk tuberkulosis (TBC), HIV, dan malaria ke negara-negara miskin, termasuk Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari pembekuan bantuan dan pendanaan yang dimulai sejak 20 Januari 2025. Langkah ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap upaya penganggulangan penyakit di negaranegara yang paling membutuhkan dukungan medis ini.
Dikutip dari detikHealth, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) selama ini membantu negara-negara miskin di seluruh dunia melalui berbagai program pembangunan, ekonomi, dan kemanusiaan.
Keputusan tersebut juga mencakup penghentian distribusi perlengkapan medis untuk bayi baru lahir di negara-negara yang sebelumnya menerima bantuan dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Dampak Kebijakan
Penghentian bantuan medis ini dipandang sebagai keputusan politis yang dapat memperburuk penyebaran penyakit di seluruh dunia. Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia (STPI), dr Nurul Luntungan, menyatakan bahwa keputusan ini akan meningkatkan risiko penyebaran penyakit secara global dan menggangu upaya kesehatan masyarakat.
Keputusan ini juga dapat menyebabkan krisis kesehatan masyarakat yang lebih luas, dengan meningkatkan jumlah kasus baru dan kematian akibat penyakit yang seharusnya dapat dicegah atau diobati. Hal ini menciptkan beban tambahan bagi sistem kesehatan di negara-negara miskin.
Mantan pejabat Badan Pembagunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Atul Gawande, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala kesehatan global di lembaga tersebut, menyebut keputusan ini sebagai “bencana besar”.
Dampak jangka panjang dari penghentian pasokan obat ini bisa sangat besar, terutama bagi penderita HIV. Tanpa pengobatan, virus HIV dapat berkembang pesat, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatnya resikp penularan ke orang lain.
Menurut The New York Times, satu dari tiga wanita hamil yang tidak menerima pengobatan dapat menularkan virus HIV kepada bayi mereka. Selain itu, penghentian terapi ini juga bisa memperburuk krisis resistensi obat, yang berpotensi menciptkan strain baru yang lebih sulit diobati.
Jirair Ratevosian, mantan kepala staf PEPFAR di era pemerintahan Presiden Joe Biden, menyebut kebijakan ini sebagai “domino lain dari dampak buruk pembekuam program yang sangat berbahaya, yang membuat nyawa tergantung pada keseimbangan.” Sebuah studi memperkirakan, jika program bantuan ini dihentikan, lebih dari 600.000 nyawa di Afrika Selatan saja bisa hilang dalam satu dekade ke depan.
Langkah ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait masa depan upaya penganggulangan HIV dan penyakit-penyakit lainnya di negara-negara miskin, yang sangat bergantung pada bantuan dari USAID dan lembaga internasional lainnya.
Implikasi untuk Indonesia
Dalam konteks Indonesia, keputusan Trump dsatang pada saat yang krusial. Negara ini memiliki beban TBC tertinggi kedua di dunia setelah India, berisiko gagal mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030. Penghentian pendanaan dan akses terhadap obat-obatan vital dapat merusak strategi pengendalian penyakit yang telah dibangun, sehingga menghambat kemajuan dalam penganggulan TBC dan HIV.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut hal itu sedikit banyak mempengaruhi sumber hibah untuk pendanaan sejumlah penanganan penyakit maupun pengobatan, termasuk salah satunya TBC. Meskipun pemerintah Indonesia berusaha mencari alternatif pendanaan dari negara lain, seperti Arab Saudi dan India, dampak dari keputusan AS tetap signifikan.
Selama ini, Indonesia beberapa kali mendapatkan bantuan secara langsung dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) hingga sumber lain Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan juga aliansi vaksin internasional GAVI. Sumbangan utama di lembaga tersebut juga didominasi AS. Misalnya, pendanaan WHO yang 14,53 persen di antaranya merupakan hibah AS.
Meskipun begitu, pemerintahan Indonesia telah menjadikan penanganan Tb sebagai salah satu prioritas dalam rencana pemerintahan Presiden Prabowo untuk periode 2024-2029, seperti yang tekah diungkapkan oleh Ktua Yayasan STOP Tb Partnership Indonesia (STPI), Nurul Luntungan.
Keberadaan obat Tb yang efektif sangat penting untuk menjaga kesetimbangan dalam penanggulangan penyakit ini. Meski vaksinasi sudah dilakukan, penanganan di lapangan melalui akses obat yang memadai tetap menjadi kunci untuk mengatasi penyebaran Tb. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah dunia diharapkan bisa bersatu untuk menyampaikan pentingnya dukungan internasional dalam memerangi penyakit berbahaya ini.
Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi semua pihak untuk mempertahankan nilainilai kemanusiaan dan memahami dampak dari setiap kebijakan yang diambil. STPI berharap agar ke depannya tidak ada lagi keputusan yang diambil secara instan tanpa analisis mendalam, khususnya dalam konteks kesehatan yang berhubungan dengan nyawa manusia. Dengan tetap memberikan akses yang layak terhadap obat-obatan, diharapkan kehidupan mereka yang terpapar Tb bisa diselamatkan.
Penghentian pasokan obat yang diusulkan Trump dapat mengakibatkan dampak yang lebih arah di berbagai bidang, terutama kesehatan masyarakat. Tanpa akses yang memadai terhadap pengobatan, pencapaian target global untuk pengentasan Tb akan semakin sulit dicapai.
Penghentian pasokan obat yang diusulkan Trump dapat mengakibatkan dampak yang lebih arah di berbagai bidang, terutama kesehatan masyarakat. Tanpa akses yang memadai terhadap pengobatan, pencapaian target global untuk pengentasan Tb akan semakin sulit dicapai. Hal ini menjadi tantangan serius bagi seluruh dunia untuk tetap berkomitmen dalam penanganan penyakit ini.
Keputusan ini merupakan sebuah tindakan politis yang tidak mempertimbangkan dampak kemanusiaan. Sebuah keputusan politis untuk menunjukkan kekuasaan.***
Cikita Sinaga
Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB