Bogordaily.net – Apa Arti Tantiem? Pertanyaan itu kembali muncul usai Presiden Prabowo Subianto berdiri di mimbar Rapat Paripurna DPR RI, Jumat 15 Agustus 2025.
Dengan suara lantang, ia mengumumkan penghapusan tantiem untuk para komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Publik pun mendadak penasaran. Apa arti tantiem sebenarnya? Dari bahasa mana istilah itu berasal, dan mengapa sampai membuat seorang presiden marah?
Dari Belanda ke Indonesia
Tantiem, ternyata, bukan bahasa asli kita. Kata ini pinjaman dari bahasa Belanda: tantieme.
Artinya bagian dari keuntungan. Diadopsi ke Indonesia, lalu dipakai di ruang-ruang korporasi untuk menyebut bonus tahunan—khususnya bagi direksi dan komisaris.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, direksi, atau komisaris.
Biasanya besarannya ditentukan pemegang saham. Di BUMN, aturan ini sempat dilegalkan lewat Peraturan Menteri BUMN 2009.
Masalahnya, bagi publik, kata “tantiem” itu asing. Terlalu teknokratis. Membingungkan. Justru di situlah kritik Prabowo: kenapa memakai istilah yang rakyat sendiri tidak paham?
Rp40 Miliar untuk Rapat Sebulan Sekali
Prabowo menilai pemberian tantiem kepada komisaris BUMN tidak wajar. Bahkan disebut bisa mencapai Rp40 miliar per tahun hanya untuk hadir rapat sebulan sekali.
“Saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja,” kata Prabowo, blak-blakan.
Kebijakan ini ditegaskan lewat Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025. Berlaku mulai tahun buku 2025. Komisaris dilarang menerima tantiem.
Direksi masih bisa dapat kompensasi, tetapi harus sesuai kinerja nyata. Kalau perusahaan rugi, jangan mimpi dapat bonus.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, bahkan menyebut penghapusan tantiem bisa menghemat Rp8 triliun per tahun. Angka yang fantastis.
Antara Motivasi dan Ketidakadilan
Tentu saja, ada yang protes. Bagi sebagian, tantiem dianggap motivasi. Tapi bagi Prabowo, ini soal keadilan.
“Kalau keberatan, silakan mundur. Banyak anak-anak muda yang bisa menggantikan,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan praktik internasional. OECD misalnya, menganjurkan agar komisaris hanya menerima gaji tetap, bukan insentif berbasis laba. Tujuannya menjaga independensi pengawasan.
Presiden Prabowo tampak hendak menegakkan prinsip itu. Bahwa komisaris BUMN bukan untuk mencari bonus, melainkan menjaga tata kelola perusahaan milik negara tetap sehat.
Akhirnya, Apa Arti Tantiem bukan lagi sekadar definisi dalam kamus. Tapi simbol benturan antara jargon korporasi dan kepentingan rakyat.
Prabowo memilih berpihak pada rakyat—dengan menghapus apa yang ia sebut sebagai “akal-akalan” itu.***