Bogordaily.net – Tragedi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis, 28 Agustus 2025, meninggalkan luka mendalam. Seorang pengemudi ojek online (ojol) menjadi korban setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) milik Korps Brimob Polri saat kericuhan pecah di lokasi.
Insiden ini memicu sorotan tajam publik setelah video kejadian viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, pihak Korps Brimob Polri akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
“Atas nama pimpinan, kami menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini. Kami benar-benar menyesal, dan meskipun peristiwa tersebut tidak bisa dihindari, kami tetap meminta maaf,” ujar anggota Brimob, Jemmy.
Jemmy menegaskan, Korps Brimob akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penanganan korban. Ia memastikan, kondisi korban terus dipantau dengan ketat melalui koordinasi bersama pihak rumah sakit tempat korban dirawat.
“Kami akan bertanggung jawab penuh atas perawatan korban hingga pulih,” tambahnya.
Pernyataan ini menjadi bentuk komitmen bahwa institusi kepolisian tidak menutup mata terhadap tragedi yang menimpa warga sipil dalam situasi pengendalian massa.
Selain fokus pada penanganan korban, Brimob juga telah mengambil langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh anggota yang bertugas saat insiden terjadi.
“Apabila ditemukan ada yang bersalah, maka akan dijatuhi sanksi dan diproses hukum. Kami memastikan tidak akan lepas tangan dari tanggung jawab,” tegas Jemmy.
Hal ini sekaligus menjawab keresahan publik yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas aparat dalam menangani kasus tersebut.
Di sisi lain, sejumlah kalangan masyarakat dan aktivis menilai insiden ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap prosedur pengamanan massa.
Penggunaan kendaraan taktis di tengah kerumunan dianggap rawan menimbulkan korban jiwa jika tidak disertai protokol keselamatan yang ketat.
Sorotan publik semakin besar mengingat korban merupakan warga sipil yang sedang mencari nafkah. Dukungan dan doa terus mengalir di media sosial, menuntut agar korban benar-benar mendapat keadilan dan penanganan maksimal.***