Bogordaily.net – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melibatkan sektor perikanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ExDeputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan fokus program Perluasan Keterlibatan UMKM dalam MBG di Kabupaten Maros kali ini adalah mengoptimalkan sektor perikanan.
“Penguatan ekosistem UMKM sektor perikanan dalam hal ini melalui pendampingan usaha berbasis ekosistem hulu ke hilir. Mulai legalitas, peningkatan kapasitas, pembiayaan, perluasan pasar, dan kemitraan antara UMKM suplier potensial dan dapur-dapur SPPG,” ujar Riza di Tambak Silvofishery Marana Maros, Jumat (29/8).
Menurutnya sektor perikanan sangat strategis dalam pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi lokal.
Riza menambahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, ada lebih dari 9.100 ton ikan bandeng per tahun di Kabupaten Maros.
“Di lokasi tambak ini sendiri, dalam satu kolam ukuran 2.500 meter persegi dapat menghasilkan sekitar 1.500-3.500 ekor per sekali panen,” ujarnya.
Panen ikan bandeng hari ini, kata Riza menambahkan, diikuti dengan tinjauan pengolahan Bandeng Tanpa Duri (Batari) oleh UMKM Marlo Jaya dan penempelan stiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ramah UMKM di SPPG Maros Mandai I.
Dalam kunjungannya ke SPPG Maros Mandai I, Riza mengatakan, penerima manfaat yang paling besar dari program MBG adalah pengusaha UMKM.
“Menteri UMKM selalu mengatakan bahwa pendapatan pengusaha UMKM akan lebih pasti dan lebih besar setelah adanya ekosistem MBG,” katanya.
Riza mengatakan Kabupaten Maros ditargetkan bisa mencapai 41-48 SPPG dengan penerima manfaat sebanyak 121.915 orang.
“Saat ini baru ada 11 SPPG yang telah beroperasi. Sehingga ke depan diperkirakan masih dibutuhkan pasokan ikan bandeng dalam jumlah lebih besar untuk seluruh SPPG di Maros,” katanya.
Program ini, kata Riza, bisa berjalan berkat kolaborasi Kementerian UMKM, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Kabupaten Maros, BRI, BPJS, dan Pemerintah Daerah. ***