Bogordaily.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Kantor Pertanahan Kota Bogor terus memperkuat sinergi guna mengoptimalkan potensi kerja dan pendapatan daerah.
Kolaborasi ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari digitalisasi data pertanahan hingga percepatan sertifikasi tanah wakaf.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa pertemuan dengan jajaran Kantor Pertanahan membahas sejumlah agenda produktif.
Di antaranya, pemanfaatan peta bidang tanah digital, optimalisasi pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), percepatan sertifikasi tanah wakaf, hingga penyelesaian dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Jika disinergikan dengan peta bidang PBB, tentunya ini akan mengoptimalkan pendapatan. Begitu pula dengan BPHTB yang bisa menjadi sumber pendapatan efektif selama koordinasi dan kolaborasinya berjalan baik,” ujar Dedie pada Selasa 5 Agustus 2025.
Pentingnya Sertifikasi Tanah
Terkait tanah wakaf, Dedie menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi tanah untuk tempat ibadah seperti masjid, mushola, rumah ibadah, dan pesantren yang hingga kini belum memiliki legalitas.
Menurutnya, sertifikat wakaf menjadi dasar hukum penting bagi Pemkot untuk menyalurkan bantuan sosial.
“Dengan adanya sertifikat, bantuan pemerintah untuk sarana prasarana keagamaan dapat disalurkan secara tepat. Ini juga menjadi keuntungan bagi pengelola tanah wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, secara simbolis juga dilakukan penyerahan sertifikat wakaf kepada sejumlah pengurus tempat ibadah di Kota Bogor.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh program-program Pemkot Bogor, khususnya dalam hal pengadaan tanah dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor BPHTB dan PBB.
“Hari ini kami memprioritaskan empat program kerja utama yang didukung penuh oleh Wali Kota dan jajarannya,” ucap Akhyar.
Empat program tersebut antara lain, percepatan sertifikasi aset milik Pemkot Bogor, sertifikasi tanah wakaf untuk tempat ibadah, fasilitasi percepatan penyusunan RDTR yang masih menyisakan tiga wilayah perencanaan, dan saat ini tengah dibahas bersama Pemprov Jawa Barat dan integrasi data pertanahan dengan peta PBB untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pemungutan pajak daerah.
Akhyar menambahkan, integrasi data pertanahan dengan peta PBB akan memberikan gambaran lengkap dan akurat mengenai objek serta subjek pajak berdasarkan data by name dan by address.
“Peta PBB akan selalu diperbarui dan disesuaikan dengan data pertanahan yang ada. Ini mendukung pembangunan sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.
(Ibnu Galansa)