Bogordaily.net – Usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk melebur 23 Sekolah Dasar Negeri (SDN) menjadi 11 sekolah memantik reaksi dari anggota DPRD.
Gagasan yang digadang sebagai solusi kekurangan guru ini dinilai harus disertai kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru di sektor pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menilai alasan minimnya tenaga pendidik memang masuk akal, tetapi tidak bisa dijadikan satu-satunya pertimbangan.
“Kalau alasan penggabungan SD Negeri hanya karena kekurangan guru, itu tetap harus melalui analisis yang matang,” ujar Ence, Rabu 13 Agustus 2025.
Ia menambahkan, problem kekurangan guru bukan hanya terjadi di Bogor, tetapi juga di hampir semua wilayah di Indonesia.
Di Kota Bogor sendiri, kebutuhan guru diperkirakan mencapai 1.000–1.200 orang. Menurut Ence, jika memang penggabungan menjadi opsi terbaik, Pemkot wajib memastikan kajian meliputi aspek teknis dan nomenklatur sekolah.
Secara umum, sebaran sekolah di tiap kecamatan dan kelurahan dinilai masih proporsional.
Namun, sejumlah SD mengalami penurunan jumlah siswa, bahkan hanya memiliki satu atau dua rombongan belajar.
“Kalau muridnya minim, gurunya kurang, dan kualitas sekolahnya belum maksimal, maka wajar jika dipertimbangkan untuk digabung,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor saat ini tengah memproses rencana penggabungan tersebut.
Targetnya, kebijakan ini bisa mengurangi defisit 676 guru SD dan puluhan kepala sekolah yang belum terisi.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik Kota Bogor, Asep Faizal Rahman, mengungkapkan kekurangan kepala sekolah di wilayahnya mencapai 46 orang.
“Langkah yang ditempuh meliputi merger sekolah, penyesuaian jumlah rombel sesuai aturan, serta kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menempatkan mahasiswa PKL atau magang di sekolah yang kekurangan tenaga pendidik,” papar Asep. ***
Ibnu Galansa