Bogordaily.net – Organisasi Kepemudaan (OKP) Lintas Iman Kabupaten Bogor melaksanakan diskusi publik bertajuk “Peta Eskalasi dan Mitigasi Proksi Politik” di Kafe Up2date, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Selasa 2 September 2025.
Diskusi tersebut turut dihadiri langsung segenap Pimpinan Organisasi Kepemudaan diantaranya, Ketua GP Ansor Kabupaten Bogor, Damiri A Ghazali, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ramdan Nugraha, Ketua Pemuda Katolik Bernardo Julianus, Ketua Gamki Bogor Raya, Andry Simorangkir dan beberapa undangan lainya.
Dalam kesempatan itu, OKP juga turut memberikan pernyataan sikap dalam rangka melakukan mitigasi konflik yang jauh lebih buruk.
Hal tersebut dilakukan, berdasarkan eskalasi politik nasional yang terus meningkat dan memanas saat ini disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat Indonesia.
Serta berkembang mengalami puncak kekecewaan dengan disahkannya kebijakan tunjangan sewa rumah DPR RI setelah rentetan kebijakan pemerintah lainnya sebelum itu.
Dimana, rakyat Indonesia mengekspresikan aspirasi yang selama ini tidak didengar oleh para pejabat pemerintah terkait dengan aksi demonstrasi yang belakangan semakin tidak kondusif, bahkan sampai mengakibatkan adanya korban jiwa. Kondisi ini berpotensi meluas ke berbagai daerah tidak terkecuali dengan Kabupaten Bogor.
Inisiasi Forum OKP Pemuda Lintas Iman
Wakil Ketua bidang riset, teknologi dan manajemen SDM Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor, Ramdan Nugraha, menjelaskan bahwa, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Bogor menginisiasi forum OKP Pemuda Lintas Iman, yang terdiri dari Gamki, Pemuda Katolik dan juga GP Ansor.
Tujuanya, untuk merespons atas permasalahan yang hari ini terjadi cukup hangat, dan menimbulkan eskalasi politik yang cukup memanas hingga menimbulkan korban jiwa.
“Forum ini sebetulnya ingin menyorot mitigasi konflik dalam konteks Kabupaten Bogor. Karena Kabupaten Bogor adalah salah satu daerah terpadat di Indonesia, dengan jumlah populasi yang tinggi dan jarak ke Jakarta itu dekat. Sehingga kalo proxy politik itu kemungkinan besar akan sangat mudah sampai dan itu sudah terjadi sebetulnya ada penyerangan di Mako Brimob Cikeas yang kira kira bisa diantisipasi,” kata Ramdan kepada wartawan, Selasa 2 September 2025.
Menurut dia, hal ini juga belum tentu menjadi jaminan seutuhnya kondisi Kabupaten bogor tidak adanya sama sekali potensi konflik.
Ia menuturkan, Jakarta sampai sekarang tetap berlangsung aksi protes meskipun hari ini semakin kondusif, tetapi tidak juga menjadi jaminan karena sejauh ini belum ada ketegasan dari Pemerintah untuk meredam emosi rakyat khususnya dalam hal tunjangan DPR itu. Kemudian memicu aksi protes yang konfrontatif.
Dikarenakan, OKP memiliki basis massa masing masing, pihaknya akan melakukan berbagai langkah, salah satunya adalah penguatan internal terkait dengan pemahaman secara holistik mengenai isu ini.
“Kalo memang ingin merevitalisasi komposisi DPR RI fokusnya tetap disitu karena bagi kami komunitas kelembagaan legislasi negara itu yang paling mengikat sebetulnya, paling mengikat aturan hidup bernegara, dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali, kehidupan ini diatur oleh atau produk kelembagan legislatif,” jelasnya.
Ia menilai, performa dewan yang baik akan menimbulkan produktivitas yang baik dalam kehidupan tata kelola negara. Namun, performa yang buruk tadi dampak nya pada aksi protes dimana mana.
“Karena tadi ada arogansi ada abuse of power ada semacam privilege di kalangan dewan yang merasa punya elektabilitas tinggi sehingga dia mereaksi masyarakat bukan dengan komunikasi yang baik malah membuat seolah olah bullying dan satir bagi saya kontra produktif,” ujar Ramdan.
Ia berharap, kedepan pihaknya akan menitikberatkan kepada kesadaran kolektif partai politik. Karena kata dia, muara masalah sebetulnya ada dalam kebijakan politik yang diberlakukan atau diimplementasikan oleh DPR RI. Sehingga mereaksi masyarakat dan menimbulkan kekecewaan.
“Kalo revitalisasi partai politik tidak dilakukan saya kira DPR akan menjadi salah satu, mungkin satu satunya yang mendapatkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja dalam kelembagaan itu sendiri,” tuturnya.
Sementara itu, pihaknya juga akan terus memperkuat konsolidasi sipil, hingga menjadi simpul simpul akar yang bisa memitigasi. Sehingga jika nantinya menjadi isu sara, akan bisa dimitigasi dari awal.
“Sehingga kita berikan informasi dan edukatif ke masing masing rumah di kelembagaan kita masing masing,” ungkap Ramdan.
Sebagai informasi, beberapa poin poin pernyataan sikap tersebut diantaranya :
1. Meminta Mahkamah Kehormatan Dewan dan Ketua Umum Partai Politik terkait untuk segera mengambil tindakan tegas dalam hal pemberhentian penuh anggota DPR-RI yang telah melakukan tindakan-tindakan provokatif dan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebabkan eskalasi politik nasional meningkat hingga menimbulkan korban jiwa.
2. Meminta Bupati Bogor membuka ruang dialog antara Forum Koordinasi Pemerintah Daerah dengan seluruh simpul masyarakat lintas latar belakang untuk sama-sama mencegah potensi konflik proksi yang bersifat kontraproduktif.
3. Meminta Dandim dan Kapolres Bogor untuk tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanpa terjebak dalam situasi konflik yang bias dan sarat dengan propaganda politik destruktif.
4. Meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk tetap menyuarakan aspirasi melalui jalur konstitusional hingga kedaulatan kembali ke tangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*
(Albin Pandita)