Bogordaily.net – Gelombang desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut dugaan korupsi dan manipulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang menyeret nama anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rudianto Tjen, semakin menguat.
Kali ini, tekanan datang dari Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) yang menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/8/2025).
LHKPN Rudianto Tjen Dipertanyakan
Rudianto Tjen, politisi senior asal Bangka Belitung yang sudah lima periode duduk di Senayan, kini disorot publik terkait dugaan ketidaksesuaian laporan kekayaan dengan kondisi sebenarnya.
Menurut KAMAKSI, dalam LHKPN milik Rudianto tercatat total harta Rp141 miliar. Namun, mereka menduga kekayaan sebenarnya bisa mencapai Rp3 triliun.
“Sebagian aset diduga tidak dicatat atas nama RT, sehingga menimbulkan indikasi upaya penyamaran kepemilikan harta. Kami mendesak KPK segera membuka penyelidikan,” tegas Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski.
Dugaan Aset Tak Tercatat
KAMAKSI menyebutkan sejumlah aset yang diduga tidak masuk dalam laporan resmi, antara lain:
Perkebunan kelapa sawit ±20.000 hektar di Bangka Belitung atas nama PT Bangka Agro Manunggal dan PT Mestika Abadi Sejahtera.
Dua pabrik pengolahan kelapa sawit.
Dua unit Kapal Isap Produksi (KIP) timah bernama KIP Bintang Samudera.
Villa dan perkebunan di Kampung Jeruk, Bangka Tengah.
Sebuah hotel di Belitung.
Jika ditotal, nilai aset tersebut disebut mencapai triliunan rupiah.
Dugaan Penyalahgunaan Dana Reses
Tak hanya soal harta, KAMAKSI juga menuding adanya penyalahgunaan dana reses DPR. Dana yang semestinya dipakai untuk serap aspirasi masyarakat, diduga diarahkan untuk kepentingan politik saat Pilkada ulang 2025 di Kabupaten Bangka.
Bentuknya berupa program janji bedah 1.000 rumah dan beasiswa untuk 500 siswa, dengan syarat penerima mendukung pasangan calon tertentu.
“Jika benar, ini jelas penggelapan dana publik dan penyalahgunaan jabatan,” tegas Joko.
Tuntutan Tegas ke KPK dan PDIP
KAMAKSI menilai kasus ini menjadi ujian serius bagi KPK di era Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut penyelidikan resmi dan pemecatan Rudianto dari keanggotaan DPR jika terbukti.
“Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk anggota DPR,” ujarnya.
Persiapan Aksi di Gedung KPK
Untuk memperkuat desakan, KAMAKSI berencana menggelar aksi di depan Gedung KPK dengan membawa bukti-bukti dugaan penyimpangan yang mereka himpun.
“Kami membawa suara rakyat yang muak terhadap praktik korupsi. KPK harus membuktikan keberpihakannya pada kepentingan rakyat,” pungkas Joko.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari Rudianto Tjen untuk mendapatkan klarifikasi dan hak jawab.***
Gibran