Bogordaily.net – Bupati Bogor, Rudy Susmanto merevisi Peraturan Bupati (Perbup) terkait bantuan keuangan (bankeu) desa yang semula maksimal Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per desa per tahun.
Menurut Rudy, penyusunan Perbup ini dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan 40 DPK Apdesi se-Kabupaten Bogor, untuk menyerap aspirasi dan memastikan regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa.
Perbup ini bukan hanya untuk tahun berjalan, melainkan untuk tahun 2025 dan seterusnya. Prioritas utamanya tetap pada pembangunan infrastruktur desa.
“Namun, kami juga menambahkan beberapa ruang bagi program non-infrastruktur, seperti minimal satu desa satu sarjana setiap tahun, pengelolaan sampah, pemberdayaan UMKM, hingga dukungan kegiatan sosial-keagamaan di tingkat desa,” kata Rudy, Sabtu 4 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Bupati Rudy menegaskan adanya rencana peningkatan plafon bantuan keuangan desa yang semula maksimal Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per desa per tahun, dengan komposisi antara kegiatan infrastruktur dan non-infrastruktur yang masih terus dirumuskan bersama.
“Kita ingin perbup ini benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan. Karena itu, masukan dari kepala desa dan jajaran Apdesi sangat penting. Jangan sampai ada aturan yang justru melampaui kewenangan atau bertentangan dengan regulasi di atasnya,” jelasnya.
Selain itu, Bupati Bogor juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah desa dalam percepatan pembangunan Kabupaten Bogor.
Menurutnya, desa merupakan garda terdepan pelayanan publik karena berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Kalau kita ingin percepatan pembangunan, maka kuncinya ada pada pemerintah desa, RT, RW, dan para kepala desa. Dukungan dari mereka sangat penting agar pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia bisa berjalan optimal,” ungkap Rudy.***
Albin