Bogordaily.net – Pemerintah Vietnam bersiap mengambil langkah besar dalam upaya menekan polusi udara yang semakin parah. Negara tersebut berencana melarang penggunaan sepeda motor bermesin bensin mulai tahun depan, dengan penerapan awal di kawasan pusat ibu kota Hanoi.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, yang menargetkan larangan tersebut mulai berlaku pada pertengahan tahun 2026.
Dalam tahap awal, sepeda motor bensin akan dilarang beroperasi di pusat kota Hanoi, dan secara bertahap aturan ini akan diperluas ke wilayah lain pada tahun 2028.
Langkah ambisius ini merupakan bagian dari strategi nasional Vietnam untuk menekan emisi karbon dan mengatasi tingkat polusi udara yang kian mengkhawatirkan, terutama di kota-kota besar. Namun, kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran dari sejumlah negara mitra, termasuk Jepang.
Melalui Kedutaan Besar Jepang di Hanoi, pemerintah Jepang menyampaikan surat resmi kepada otoritas Vietnam.
Dalam surat tersebut, mereka menilai bahwa kebijakan pelarangan motor bensin secara tiba-tiba dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap industri otomotif dan sektor pendukungnya, termasuk lapangan kerja lokal yang selama ini bergantung pada produksi serta perawatan motor konvensional.
Jepang, sebagai salah satu investor terbesar di industri otomotif Vietnam melalui merek-merek besar seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki, meminta pemerintah Vietnam agar menyusun “peta jalan” transisi yang lebih realistis dan bertahap.
Menurut Kedutaan Jepang, masa transisi yang cukup akan memberi waktu bagi industri untuk beradaptasi menuju elektrifikasi, sekaligus memungkinkan masyarakat mempersiapkan diri terhadap perubahan besar dalam moda transportasi sehari-hari.
Pemerintah Vietnam sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan Jepang tersebut.
Namun, wacana pelarangan motor bensin ini menunjukkan tekad kuat Hanoi untuk bertransformasi menuju era kendaraan ramah lingkungan, meski harus menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang tidak kecil.***