Bogordaily.net – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar VI (Kabupaten Bogor) H. Dede Chandra Sasmita, melaksanakan sosialisasi bertajuk “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2025”, pada Senin 17 November 2025.
Pelaksanaan sosialisasi tersebut berlangsung di kantor DPC Demokrat Kabupaten Bogor, dengan dihadiri langsung puluhan Jurnalis di Kabupaten Bogor.
Dalam kesempatan itu, Dede Chandra menyampaikan beberapa paparan terkait permasalahan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bogor, salah satunya terkait robohnya atap SMK Negeri dan juga belum maksimalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, ambruknya bangunan Sekolah Negeri di Kabupaten Bogor patut dipertanyakan dan saat ini tengah menjadi perhatian khusus dari DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Kemarin kita tahu ada dua SMK yang ambruk satu di Cileungsi dan satu di Gunung Putri. Nah ini ada apa sebenarnya kenapa hanya di SMK Negeri saja kenapa swasta tidak. Ini beberapa yang menjadi perhatian kami di DPRD Provinsi Jawa Barat,” kata Dede Chandra Sasmita, Senin 17 November 2025.
Dechan sapaanya mengatakan, ambruknya bangunan dua sekolah itu dinilai karena kurang mumpuninya struktur bangunan dan juga ketebalan baja ringan yang perlu dievaluasi.
“Lima ruang kelas itu roboh semuanya. Walaupun itu secara kasat mata itu terlihat teknis nya, ketebalan baja ringan nya yang perlu dipertanyakan,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengaku telah melakukan peninjauan ke bangunan sekolah yang ambruk tersebut, dan juga telah memberikan bantuan penunjang sarana pembelajaran berupa laptop dan smart tv kepada para siswa.
“Saya sampai dua kali ke sana dengan komisi lima sekaligus memberikan bantuan laptop karena antisipasi menggunakan tenda dulu nanti. Dan alhamdulillah tahun 2025 ini kemaren ada bantuan TV ke semua sekolah SMK, baik negeri maupun swasta,” ujar Dechan.
Sementara itu, dirinya juga turut menyoroti terkait belum maksimalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor dengan maraknya kasus keracunan.
Kemudian, dirinya meminta agar dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor untuk segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Pertama saya minta dapur MBG segera melengkapi untuk mendapatkan lisensi itu. Saya cuma bisa menyampaikan itu,” katanya.
“Kalau terkait dapurnya ternyata sedang proses pengajuan, ternyata bagus ya, tapi sebaiknya berikan kepercayaan kepada dapur yang sudah memiliki sertifikasi lisensi itu,” tambah Dechan.
Hal tersebut dilakukan, untuk mengantisipasi terjadinya kembali kasus keracunan dan juga sebagai upaya mensukseskan program unggulan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Bagi yang belum dapat, segera lengkapi dan ajukan sertifikasi untuk mengantisipasi keracunan dan sebagainya,” ungkapnya.***
Albin