Bogordaily.net – SGS Pengganti Bea Cukai tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan besar di republik ini.
Seperti petir yang menyambar dari balik gedung Kementerian Keuangan, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelegar: Bea Cukai harus berubah.
Kalau tidak, proses pengawasan bisa kembali diserahkan kepada SGS—nama lama yang pernah berjaya pada era Orde Baru. Nama yang dulu melintas di pelabuhan-pelabuhan kita, sebelum kita merasa cukup percaya diri mengurus diri sendiri.
Reformasi kepabeanan memang sudah lama terdengar. Namun kali ini nada sang menteri tidak lagi halus. Ia memberi ultimatum. Ia seolah berkata: kalau kapal ini tidak bisa diluruskan oleh nahkodanya, maka kita panggil lagi pihak asing yang dulu pernah mengendalikan kompas.
SGS Pengganti Bea Cukai, itulah istilah yang kini beterbangan dari media sosial sampai ruang rapat kementerian. Banyak orang ternyata tidak tahu SGS itu apa. Padahal nama itu pernah begitu kuasa dalam perjalanan barang-barang yang hendak masuk ke Indonesia. Di zaman Orde Baru, SGS memeriksa semuanya sebelum barang dikapalkan. Sebelum truk-truk kontainer itu mendarat di Tanjung Priok, SGS sudah memegang buku catatannya.
Maka ketika Menkeu mengucapkan nama itu, publik tersentak. Seakan-akan ada pintu masa lalu yang kembali dibuka. Ada pertanyaan besar: apakah negara ini sedang mengambil langkah mundur atau justru melompat maju?
Purbaya berbicara lantang. Ia tidak ingin pelayanan publik seperti Bea Cukai dibiarkan lesu, mengulang kesalahan yang sama. ”Kalau tidak bisa diperbaiki, kita lakukan seperti dulu saja, oleh SGS,” katanya.
Kalimat yang langsung menggugah gengsi sebuah institusi besar. Pesan yang jelas: pemerintah ingin hasil yang nyata, bukan janji yang panjang.
Di negara lain, melibatkan pihak ketiga bukan perkara tabu. Banyak yang memakai jasa perusahaan inspeksi internasional untuk menutup celah kecurangan dalam impor. Dan SGS adalah raksasa di bidang itu.
Lalu publik bertanya lebih jauh: SGS itu apa?
SGS adalah perusahaan global asal Swiss, bergerak di bidang pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Lahir di Prancis pada 1878, pindah ke Jenewa pada 1915, menjadi rujukan dunia untuk integritas dan presisi. Mereka punya lebih dari 2.500 kantor dan laboratorium, tersebar di 115 negara, melibatkan hampir 100 ribu karyawan. Mereka seperti “hakim” bagi kualitas barang di pasar internasional.
Di Indonesia, nama itu tidak asing. Pada masa Orde Baru, SGS memegang penuh apa yang disebut pre-shipment inspection. Barang belum masuk ke kapal, SGS sudah memegang data beratnya, mutunya, jumlahnya. Tidak ada ruang gelap bagi manipulasi.
Itulah mengapa wacana pelibatan kembali SGS membuat banyak orang bertanya: apakah kita sedang kekurangan kepercayaan diri? Atau justru sedang mengambil langkah disiplin dalam skala besar?
Padahal jelas, ancaman itu bukan sekadar ancaman. Ini alarm. Alarm keras bagi Bea Cukai agar membenahi yang bengkok. Agar ruang-ruang gelap pelayanan publik dibuka tirainya.
SGS Pengganti Bea Cukai menjadi simbol. Bukan semata perusahaan, tapi cermin besar yang kini diarahkan ke wajah sistem kepabeanan kita. Pemerintah ingin efisiensi. Ingin transparansi. Ingin kejujuran yang tidak ditawar-tawar.
SGS menawarkan empat layanan utama: inspeksi, verifikasi, analisis laboratorium, dan sertifikasi. Itulah yang membuat banyak negara bergantung pada mereka. Standarnya tinggi. Integritasnya global. Mereka berbeda karena diawasi pasar modal, tunduk pada regulasi internasional yang ketat.
Maka ketika nama itu kembali disebut, artinya pemerintah sedang mempertimbangkan pilihan yang drastis. Langkah yang berat. Langkah yang akan mengguncang banyak meja.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan sekadar SGS itu apa, atau apakah SGS akan kembali. Pertanyaannya adalah: apakah Bea Cukai berani berubah sebelum pintu itu benar-benar dibuka?
Kalau tidak, Indonesia bisa saja kembali pada sistem lama: inspeksi pra-pengapalan oleh SGS, mekanisme yang dulu sangat berhasil menurunkan manipulasi data dan meningkatkan akurasi barang impor.
Jika itu terjadi, sejarah berputar lagi. Bukan mundur. Tapi kembali ke titik di mana negara menuntut presisi mutlak.***