Bogordaily.net – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan bantuan atau dana kompensasi kepada masyarakat yang terdampak penutupan tambang di Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang.
Diketahui, dana kompensasi sebesar Rp. 9 juta itu diberikan secara bertahap sebanyak Rp.3 juta, pada bulan November, Desember dan Januari 2026.
Adapun, bantuan tersebut diberikan langsung oleh Dedi Mulyadi bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto di Gedung Sekretariat Daerah, Kabupaten Bogor, pada Senin 3 November 2025.
“Hari ini apa yang saya sampaikan sudah saya laksanakan, tahap pertama mereka mendapat 3 juta an karena perencanaannya belum rencanakan semuanya di APBD tahun 2025. Barusan kan udah dikasihin, November, Desember, Januari, 3 bulan,” kata Dedi kepada wartawan, Senin 3 November 2025.
“Di 2026 nanti kita siapin lagi untuk pembayaran 2 bulan kedepan jadi 3 juta dan direncanakan di bulan Januari itu sekitar 6 juta, dari 9 juta dana kompensasi yang akan kita berikan,” tambahnya.
Menurut Dedi, masyarakat yang mayoritas merupakan supir truk tambang itu hanya mendapatkan upah yang sangat rendah oleh perusahaan tambang.
Oleh karena itu, dengan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak penutupan untuk kebutuhanya sehari-hari.
“Kalau melihat dari tadi apa yang disampaikan, mereka itu mendapat upah sangat rendah, ada yg 50 ada 60, 80 ribu, satpam saja yang dia pekerja resmi di perusahaan itu hanya dapat 1,6,” jelasnya.
Dedi menilai, aktivitas tambang dikawasan tersebut dinilai telah merugikan baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya alam (SDA).
“Artinya memang sektor pertambangan ini kalo dibiarkan itu hanya melahirkan kerusakan alam lalu melahirkan disparitas kemiskinan, jadi yang kaya, kaya banget, yang miskin, miskin banget,” ujar Dedi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat nantinya akan melakukan evaluasi dan juga penataan di wilayah terdampak penutupan tambang.
“Sehingga nanti rekomendasi dari tim audit investigatif yang terdiri dari pakar dari ITB dan IPB itu nanti akan runut apa yang mesti dilakukan oleh pemprov dan pemkab untuk melakukan penataan bangunan,” ungkapnya.
Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara seluruh aktivitas tambang di Kabupaten Bogor melalui surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.
Hasil evaluasi pada 19 September 2025 menunjukkan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, terutama terkait aspek lingkungan, keselamatan jalan, dan penataan tata ruang wilayah
Selama penghentian sementara ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan perbaikan jalan di wilayah Parung Panjang yang selama ini menjadi jalur kendaraan pengangkut tambang.***
Albin