Bogordaily.net – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim COP30 yang berlangsung di Brasil.
Hanif menilai pertemuan tersebut sangat penting, terutama karena menandai satu dekade implementasi Perjanjian Paris.
“Atas nama rakyat Indonesia, kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Pemerintah dan rakyat Brasil, khususnya Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, atas penyelenggaraan konferensi perubahan iklim yang sangat penting ini,” ujar Hanif, Selasa 18/11/2025).
Hanif mengungkapkan bahwa Indonesia hadir di Belém dengan komitmen kuat terhadap Perjanjian Paris, termasuk target net-zero emissions pada 2060 atau lebih awal.
“Komitmen ini, telah ditegaskan kembali oleh Presiden Indonesia dalam Sidang Umum PBB serta Utusan Khusus Indonesia pada Belém Climate Summit 2025,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, lanjut Hanif, Indonesia telah menyerahkan NDC (Nationally Determined Contribution) Kedua pada Oktober 2025 serta Rencana Adaptasi Nasional pada November 2025.
Dalam kerangka tersebut, Indonesia menetapkan target emisi 1,2–1,5 GtCO₂e pada 2035, meningkatkan bauran energi terbarukan hingga 23 persen pada 2030, serta mengembangkan berbagai teknologi bersih.
Dikatakan Hanif, program FoLU Net Sink 2030 tetap menjadi program kunci dengan target pengurangan bersih CO₂ sebesar 92–118 juta ton pada 2030.
“Untuk mendukungnya, pemerintah juga memperkenalkan sejumlah instrumen regulasi, termasuk Perpres Nomor 109 tentang Waste-to-Energy dan Perpres Nomor 110 tentang Carbon Pricing yang menjadi bagian penting dalam kerangka pendanaan dekarbonisasi dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional,” jelasnya.
Indonesia turut memberikan dukungan terhadap inisiatif Brasil bertajuk “Tropical Forests Forever Facility”. Untuk itu, Hanif menegaskan bahwa Indonesia berhasil menurunkan angka deforestasi hingga 75 persen sejak 2019, serta terus berinvestasi dalam konservasi, keanekaragaman hayati, dan program pemberdayaan komunitas lokal.
“Pemerintah juga menjanjikan alokasi 1,4 juta hektare hutan adat serta komitmen untuk memulihkan 12 juta hektare lahan terdegradasi,” ucapnya.***