Bogordaily.net — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 untuk memperkuat daya saing UMKM dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Wakil Menteri (Wamen) UMKM Helvi Moraza saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kamis (6/11), mengungkapkan masih terdapat sekitar 24 persen target penyaluran KUR yang perlu dikejar hingga akhir tahun.
“Hingga 3 November 2025, realisasi penyaluran KUR secara nasional telah mencapai Rp228 triliun atau 76 persen dari target tahun berjalan,” kata Wamen Helvi.
Ia mengatakan program ini telah memberikan manfaat bagi 3,87 juta debitur UMKM, yang terdiri dari 2,01 juta debitur baru atau 86,25 persen dari target dan 1,18 juta debitur graduasi atau 101,3 persen dari target, dengan porsi sektor produksi mencapai 60,7 persen dari total penyaluran.
Wamen Helvi menyoroti hingga kini masih ada UMKM yang layak mendapatkan pembiayaan, namun belum memperoleh akses KUR.
“Untuk itu, kami meminta lembaga penyalur agar melakukan peninjauan ulang, misalnya melalui skema credit scoring agar mereka yang layak bisa terakomodasi,” katanya.
Ia menegaskan pinjaman KUR sampai dengan Rp100 juta tidak boleh dipersyaratkan adanya agunan tambahan, sesuai Pasal 14 Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023.
Wamen UMKM juga mendorong percepatan penyaluran KUR di wilayah Regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara. Penyaluran terbesar tercatat di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp37,5 triliun kepada 715.862 debitur, disusul Bali Rp8,98 triliun kepada 114.927 debitur, Nusa Tenggara Barat Rp4,6 triliun kepada 81.417 debitur, DIY Rp4,02 triliun kepada 76.990 debitur, dan Nusa Tenggara Timur Rp2,33 triliun kepada 55.172 debitur.
“Saat ini penyaluran KUR cukup baik mencapai 59,9 persen. Namun, jika dilihat dari penyalur KUR, penyaluran ke sektor produksi masih perlu ditingkatkan. Hanya empat penyalur yang mencapai target 60 persen penyaluran ke sektor produksi,” kata Wamen Helvi.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena rata-rata plafon KUR lembaga penyalur masih didominasi oleh skema KUR Mikro, sementara sektor produksi membutuhkan pembiayaan dengan plafon yang lebih besar.
Lebih lanjut, Wamen Helvi menegaskan percepatan penyaluran KUR tidak hanya untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, tetapi juga menjadi instrumen strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru.
“Program KUR bukan sekadar soal pembiayaan, tetapi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM,” katanya.***